Home / Nusantara

Rabu, 20 Juli 2022 - 10:42 WIB

Akhirnya, Gubernur Sudah Bisa ‘Lagi’ Berikan Izin Pertambangan

Pendelegasian pemberian Perizinan Pertambangan Minerba. Google

Pendelegasian pemberian Perizinan Pertambangan Minerba. Google

AMORFATIMEDIA.COM – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan aturan baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pendelegasian ini merupakan penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, terutama dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batu bara.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), Pasal 35 (1) disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Namun pada Pasal 35 (4) dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba sesuai dengan Perpres Nomor 55 tahun 2022.

Surat Edaran yang diteken oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif per 29 Juni 2022 ini resmi memberikan kewenangan pengelolaan tambang minerba kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terhitung sejak 11 April 2022.

Baca Juga :  Satpam Cleaning-service Tak Masuk Pendataan Non-ASN

Nah, dengan adanya Perpres 55/2022 dan SE Menteri ESDM ini, 2. Peralihan perizinan dari Pemerintah Pusat ke Pemda diantaranya meliputi:

a. Pemeberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu dan WIUP batuan dengan ketentuan: 1) berada dalam satu daerah provinis atau 2) wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

b. Pelayanan pemberian izin terdiri atas:

1) IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dengan ketentuan: berada dalam satu daerah provinis atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

2) Surat Izin Penambangan Batuan. 3) Izin Pertambangan Rakyat (IPR). 4) Izin pengangkutan dan penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan untuk satu daerah provinsi. 5) Izin Usaha jasa Pertambangan (IUJP) untuk satu daerah. 6) IUP untuk penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan untuk satu daerah

Baca Juga :  Google hingga WhatsApp Belum Daftar PSE ke Kominfo, Terancam Diblokir?

c. Pelayanan pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan untuk satu daerah provinis

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha yang didelegasikan

e. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan

f. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan

3. Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Badan Usaha memiliki NIB dengan KBLI sesuai dengan bidang usaha yang dimohonkan;

b. Dilakukan melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik (Online Single Submission) pada pelayanan terpadu satu pintu; dan

c. Dalam hal pemberian perizinan berusaha melalui Online Single Submission belum tersedia, pemberian perizinan dilakukan melalui sistem elektronik yang tersedia pada masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan peralihan kewenangan…

Share :

Baca Juga

Kapal Kayu

Nusantara

Kapal Pengangkut BBM Terbakar di Perairan Lingga

Nusantara

Tabung Gas Meledak, 2 Orang Pekerja PT. MOS jadi Korban

Nusantara

Nizar Dampingi Kejati Kepri Resmikan Balai Restorative Justice

Nusantara

Kodim 0315/Bintan adakan kegiatan dengan tema “TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri”

Nusantara

Petugas PLN di Karimun Tewas Tersengat Listrik Saat Bertugas

Nusantara

Sosialisasi Regulasi Pemilu, Zamroni Minta Masyarakat Aktif Awasi Pemilu 2024

Nusantara

5 Nelayan Asal Anambas Kepri yang Terdampar di Malaysia, Dipulangkan ke Tanah Air

Nusantara

Kasus Aktif Covid-19 di Kepri Mencapai 6.926