Home / Opini

Kamis, 12 Mei 2022 - 06:54 WIB

Akuntabilitas Pengisian Penjabat Kepala Daerah

Titi Anggraini Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Titi Anggraini Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

AMORFATIMEDIA.COM – Menjelang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) secara nasional pada 2024, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah bersepakat tidak mengubah legislasi yang mengatur penyelenggaraan pilkada. Artinya, UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang telah diubah tiga kali dengan UU No 8 Tahun 2015, UU No 10 Tahun 2016, dan UU No 6 Tahun 2020 akan kembali digunakan sebagai dasar hukum perhelatan pilkada di seluruh wilayah Indonesia.

Rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 13 April 2022 juga kembali menegaskan bahwa hari pemungutan suara pilkada nasional akan digelar Rabu, 27 November 2024. Sebagai konsekuensinya, pembentuk undang-undang mengatur sejumlah penataan jadwal menuju pelaksanaan pilkada secara nasional pada 2024. Melalui Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016, diputuskan peniadaan penyelenggaraan pilkada bagi daerah-daerah yang seharusnya melakukan pemilihan pada 2022 dan 2023.

Sesuai dengan siklus pilkada lima tahunan, pada 2022 terdapat 101 daerah yang seharusnya terjadwal menyelenggarakan pilkada. Meliputi tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Sementara itu, pada 2023 semestinya terlaksana pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 38 kota. Akibatnya, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif di daerah-daerah tersebut. Kekosongan itu akan dimulai pada 15 Mei 2022, yakni terdapat lima provinsi yang berakhir masa jabatan kepala daerahnya, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Selain itu, pada 22 Mei 2022, terdapat 37 bupati dan enam wali kota yang akan berakhir masa jabatannya.

Baca Juga :  Hindari Membersihkan Telinga dengan Cotton Bud

Pasal 201 ayat (9) UU No 10 Tahun 2016 mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pilkada nasional 2024. Masa jabatan penjabat kepala daerah ialah selama 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berikut dengan orang yang sama atau berbeda. Selain itu, Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU No 10 Tahun 2016 menyebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya (JPT madya). Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT pratama).

Penjelasan Pasal 19 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur secara rinci sejumlah posisi yang memenuhi kriteria sebagai JPT madya dan JPT pratama. JPT madya meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural. Lalu, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Baca Juga :  Hanya Megawati yang Bisa "Meredam" Kim Jong Un

Sementara itu, JPT pratama meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara. Dengan demikian, hanya terbatas pada jabatan-jabatan tersebut sajalah yang bisa mengisi posisi penjabat kepala daerah.

Sejauh ini, mekanisme pengisian penjabat kepala daerah merujuk pada ketentuan Pasal 86 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur. UU Pemerintahan Daerah memang memerintahkan pengaturan lebih lanjut soal Penjabat ini di dalam peraturan pemerintah. Hanya saja, sampai dengan saat ini belum ada peraturan pemerintah khusus sebagai turunan dari UU Pemerintahan Daerah yang mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur dan bupati/wali kota.

Berdasar data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, sejauh ini terdapat 622 JPT madya dengan sebaran 588 JPT madya kementerian lembaga dan 34 JPT madya provinsi. Selain itu, terdapat 4.626 JPT pratama yang terdiri atas 3.123 JPT pratama kementerian lembaga dan 1.503 JPT pratama provinsi. Dari sisi jumlah, ketersediaan JPT madya dan JPT pratama masih memenuhi ambang kebutuhan, bahkan berlebih untuk pengisian penjabat kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Share :

Baca Juga

Opini

Aturan Hukum LGBT di Indonesia, Bisa Dipidana?

Opini

Arti Beras bagi Kehidupan Masyarakat Indonesia

Opini

Haji Agus Salim, Memimpin adalah Menderita

Opini

Masa Depan Agama di Era Internet, Sains, dan Kemajuan Teknologi

Opini

Penjaga Perdamaian PBB dan Peran Pasukan Indonesia di Dalamnya

Opini

Etnografi Maulid dan Ragam Islam Nusantara

Opini

Menakar Risiko Fiskal 2023

Opini

G.J. Resink Bongkar Mitos Indonesia Dijajah 350 Tahun oleh Belanda