Home / Nasional

Minggu, 22 Mei 2022 - 18:07 WIB

Aturan Baru Mendagri: Nama Tak Boleh 1 Kata, Bagaimana yang Sudah Telanjur?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Dok. Kemendagri)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Dok. Kemendagri)

AMORFATIMEDIA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Dalam Permendagri Nomor 73 tahun 2022, diatur nama seseorang tidak boleh hanya satu kata.

“Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit 2 kata,” demikian bunyi aturan Ayat 2 Pasal 4, yang dikutip pada Minggu, 22 Mei 2022.

Yang dimaksud dengan dokumen kependudukan dalam aturan itu mulai dari kartu keluarga, kartu identitas anak, e-KTP, hingga akta pencatatan sipil. Pencatatan nama itu dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia

Selanjutnya, pada Pasal 5 diatur tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan yaitu meliputi; menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, nama marga atau famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan.

Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang; disingkat, kecuali tidak diartikan lain, menggunakan angka dan tanda baca, mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Lantas bagaimana nasib orang-orang dengan nama yang tidak sesuai dengan aturan di atas? Apakah harus mengubah nama?

Masih dalam Permendagri itu disebutkan dalam Pasal 8,  Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku.

(Rodal/Pur)

Share :

Baca Juga

Nasional

Tak Bayar Upah Lembur saat Libur Nasional, Pengusaha Bisa Dipidana

Nasional

DPR Anggarkan Rp48,7 Miliar untuk Ganti Gorden dan Rp11 Miliar Pengaspalan Area Gedung

Nasional

Siap-siap, Jokowi Setuju Tarif Listrik 3.000 VA Bakal Naik

Nasional

Mulai Besok Pemerintah Gelar Vaksinasi Booster Dosis 2, Ini Syaratnya

Nasional

Hakim di Lampung Vonis Bebas Mafia 92 Kg Sabu

Nasional

Pawang Hujan MotoGP Mandalika Viral, Terungkap Cara Kerjanya

Nasional

Cek Lagi, Ini Kriteria Barang yang Kena Pajak 11 Persen

Nasional

Jokowi : ASN Bukan Minta Dilayani, Seperti Pejabat Zaman Kolonial