Home / Opini

Kamis, 12 Mei 2022 - 20:40 WIB

Aturan Hukum LGBT di Indonesia, Bisa Dipidana?

Ilustrasi komunitas LGBT India. Foto: EPA/NATHANG

Ilustrasi komunitas LGBT India. Foto: EPA/NATHANG

AMORFATIMEDIA.COM – Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) masih menjadi isu sensitif di Indonesia. Baru-baru ini selebritas Deddy Corbuzier mengundang pasangan sesama jenis di kanal YouTube-nya, sehingga memunculkan polemik masyarakat. Tayangan tersebut dinilai tidak layak dipertontonkan dan dituding mendukung LGBT yang jelas dilarang di Indonesia.

Permasalahan LGBT terus menjadi polemik lantaran banyaknya pro dan kontra terhadap hal ini. Masyarakat yang pro terhadap LGBT menyatakan bahwa negara dan masyarakat tidak seharusnya mendiskriminasikan laki-laki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis, maupun pecinta sesama jenis. Diskriminasi orientasi seksual ini dinilai mencoreng hak asasi manusia yang harus dihargai.

Sedangkan, masyarakat yang kontra terhadap LGBT menyatakan bahwa LGBT merupakan sebuah bentuk penyimpangan dan tidak termasuk ke dalam konsepsi hak asasi manusia, sehingga negara dan masyarakat harus saling bahu-membahu melakukan upaya penghentian terhadap muncul dan berkembangnya LGBT di Indonesia, yang dinilai akan membahayakan generasi mendatang.

Baca Juga :  Dinai Otoriter, Berikut Deretan Pasal Penghinaan ke Penguasa yang Mengganjal dari RKUHP

LGBT merupakan perilaku penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma, moral, etika, agama, dan nilai yang dianut di tengah-tengah masyarakat. Penyimpangan sosial tersebut terjadi akibat adanya orientasi seksual.

Orientasi seksual merupakan kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada laki-laki, perempuan, atau kombinasi keduanya.

Pasal 292 KUHP menyatakan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya belum dewasa.

Larangan pada pasal tersebut, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP dengan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun.

Baca Juga :  Negara Kalah Dengan Mafia, Krisis Minyak Goreng Sudah 6 Bulan

Selain itu, Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP memuat sanksi pidana. Pidana yang dijeratkan semula pidana penjara paling lama 5 tahun, menjadi pidana penjara paling lama 9 tahun.

Di dalam perkembangannya, terdapat tambahan ayat baru berupa ancaman pidana tersebut tidak hanya berlaku pada perbuatan cabul dibawah umur, namun juga terhadap seseorang yang melakukan perbuatan cabut terhadap orang berusia diatas 18 tahun.

Namun, usulan mengenai ancaman pidana penjara terhadap orang yang berusia diatas 18 tahun masih belum disetujui oleh berbagai fraksi. Berbagai pihak menyatakan kontra lantaran negara tidak bisa mengintervensi hak dasar warga hanya karena perbedaan orientasi seksual.

Share :

Baca Juga

Opini

Menanti Langkah Lanjutan Luhut Pandjaitan Bereskan Sengkarut Minyak Goreng

Opini

Mindfulness dalam Ritual Beribadah di Bulan Ramadan

Opini

Penjaga Perdamaian PBB dan Peran Pasukan Indonesia di Dalamnya

Opini

Partai-partai Indonesia Ternyata Menjalin Kerja Sama dengan Partai Komunis Cina

Opini

Peluang Kampanye Pemilu di Kampus

Opini

Semiotika Kebencian

Opini

Kenaikan Harga BBM dan Jeritan Masyarakat Menengah ke Bawah

Opini

Membiasakan Anak Untuk Berpuasa Bukan dengan Menyogok