Home / Nasional

Kamis, 25 November 2021 - 17:01 WIB

Cacat Formil, MK Kabulkan Sebagian Pengujian UU Cipta Kerja

Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dari ruang sidang MK, Kamis, 25 November 2021. Youtube Mahkamah Agung

Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dari ruang sidang MK, Kamis, 25 November 2021. Youtube Mahkamah Agung

AMORFATIMEDIA.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian pengujian formil UU Cipta Kerja. Ada 4 hakim konstitusi mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda) yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan UU Cipta Kerja dinilai cacat formil dan inkonstitusional bersyarat dengan menentukan beberapa implikasi atas berlakunya UU tersebut.

“Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian,” ucap Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dari ruang sidang MK, Kamis, 25 November 2021.

Ada beberapa hal yang termuat dalam amar putusan MK ini.

Pertama, menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Baca Juga :  Satpam Cleaning-service Tak Masuk Pendataan Non-ASN

Kedua, menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

Ketiga, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Keempat, menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Kelima, menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Baca Juga :  MK Tegaskan Kembali Putusan DKPP Tidak Final dan Mengikat

Permohonan bernomor 91/PUU-XVIII/2020 ini diajukan Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas (karyawan/mantan pekerja PKWT); Muchtar Said; Ali Sujito (mahasiswa); Anis Hidayah (Migrant Care); Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat; dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau.  

Mereka menilai proses pembentukan UU Cipta Kerja sejak pembahasan, persetujuan bersama, hingga pengesahan oleh Presiden pada 2 November 2020 melanggar Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur Pasal 5 huruf c, huruf f, huruf g, dan Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seperti diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan Peraturan) sebagai amanat Pasal 22A UUD 1945.

Reporter : Hairul Anwar
Editor : Pramonco

Share :

Baca Juga

Nasional

ASN Dilarang Mudik Lebaran 2022 Pakai Mobil Dinas

Nasional

Kominfo targetkan 30.000 UMKM dapat pendampingan teknologi 4.0

Nasional

Mulai Besok, Tenaga Kerja Asing Dilarang Masuk RI

Nasional

Benarkah Wabah Hepatitis Akut Disebut Efek Vaksin Covid-19?

Nasional

Kasus ACT, Ini Fakta-fakta Dugaan Penyelewengan Dana Masyarakat

Nasional

Polri Tangkap 30 Pelaku Kecurangan Seleksi CASN 2021

Nasional

Dinai Otoriter, Berikut Deretan Pasal Penghinaan ke Penguasa yang Mengganjal dari RKUHP

Nasional

Kasus Korupsi Lain Menanti Tersangka Mafia Minyak Goreng Dirjen Daglu Indrasari Wisnu