Home / Nusantara

Selasa, 6 September 2022 - 13:53 WIB

Cegah Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Lingga Lakukan Sosialisasi

Ketua Bawaslu Lingga Zamroni saat menyampaikan sambutan pada acara sosialisasi di Hotel Lingga Pesona, Selasa (6/9/2022)/ Amorfatimediacom

Ketua Bawaslu Lingga Zamroni saat menyampaikan sambutan pada acara sosialisasi di Hotel Lingga Pesona, Selasa (6/9/2022)/ Amorfatimediacom

AMORFATIMEDIA.COM – Dalam meminimalisir pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lingga Kepulauan Riau (Kepri) melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum Tahun 2024. Sosialisasi itu bertempat di Lingga Pesona Hotel.

Hadir dalam sosialisasi antara lain Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy, Ketua Bawaslu Lingga Zamroni, Anggota Bawaslu Lingga Fidya Asrina dan Ardhi Auliya, Para Camat, Kepala Sekolah, TNI-Polri dan beberapa Kades di Kabupaten Lingga.

“Saya mengucapkan terima kasih kapada bapak wakil bupati lingga, karena berkenan hadir untuk memberi arahan kepada para peserta,” kata Ketua Bawaslu Lingga Zamroni saat menyampaikan sambutan, Selasa (6/9/2022).

Baca Juga :  Politeknik Lingga Buka Penerimaan Mahasiswa Baru D3 D4 Jalur Beasiswa

Zamroni banyak menjelaskan tentang keikutsertaan ASN dan Kepala Desa dalam Pemilu 2024. Dalam Undang-Undang Desa, Kades dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik

Meski Bawaslu sendiri sulit dalam pengawasannya. Bawaslu perlu bukti cukup untuk menyebut seorang Kades terlibat politik. Di antaranya bukti SK kepegurusan.

“Ditambah kewenangan kami terbatas, karena itu jatuhnya jadi pelanggaran terhadap undang-undang lainnya, kami hanya bisa merekomendasikan¬† jika seorang Kades terlibat dalam kepengurusan partai ke Bupati sebagai pembina Kepala Desa.” ujarnya.

Ketua dan Anggota Bawaslu Lingga bersama peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dok Amorfatimediacom/pramonco

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan ASN, TNI-Polri tidak ikut serta dalam politik praktis dengan upaya tendensi yang mengarah pada peserta pemilu tertentu yang justru dapat menimbulkan pelanggaran dan merugikan diri sendiri.

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta bagi ASN, TNI-Polri, Kepala desa, Perangkat desa, atau anggota BPD yang ikut serta sebagai pelaksana atau tim kampanye,” ucap Zamroni

(Pur/Pram)

Dapatkan update breaking news dan berita pilihan setiap hari dari Amorfatimedia.com di Google News caranya Klik di Sini.

Share :

Baca Juga

Nusantara

Sejarah Singkat Kesultanan Lingga

Nusantara

Temuan Pansus LKPJ DPRD Karimun, PAD Karimun Terancam oleh Tambang Pasir

Nusantara

12 Napi di Kepri Bebas Lebaran 2022, ini Syarat Remisi Napi

Nusantara

Diduga Ada Pengaturan Lelang Paket Sarpras Budidaya Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri

Nusantara

3 Pria di Karimun Tertangkap Tangan Timbun Solar Subsidi 1,4 Ton

Nusantara

Terungkap! Mardi Beberkan di Upah 1 Juta Sekali Jalan Bawa Kayu Ilegal Lingga ke Tanjungpinang

Nusantara

Kelompok Pengusaha Muda Dabo Singkep Berbagi Takjil Gratis

Nusantara

Anak di Bawah 18 Tahun Wajib Tes Antigen Sebagai Syarat Perjalanan Antarprovinsi di Kepri