Home / Pemilu

Senin, 25 Juli 2022 - 11:38 WIB

Deja Vu Sipol dan Gugatan Pemilu

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

AMORFATIMEDIA.COM – Pelaksanaan Pemilu 2024 tak ubahnya mengulang pelaksanaan Pemilu 2019. Seluruh ketentuan, persyaratan, dan mekanisme yang diatur relatif sama. Sebab, UU Pemilu tidak berubah.

Hanya sebagian kecil ketentuan yang berubah akibat pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Salah satu perubahannya adalah mekanisme pendaftaran partai politik (parpol) peserta pemilu.

Pendaftaran parpol merupakan tahapan krusial dalam siklus pemilu sebelum disahkan menjadi peserta pemilu. Setelah ditetapkan, parpol kemudian mengusung kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi merebutkan kursi di parlemen.

Melihat sejarah Pemilu 2019, KPU telah menetapkan 16 parpol dan 4 parpol lokal Aceh sebagai peserta pemilu. Begitu banyak dinamika yang terjadi dalam proses tahapan ini. Termasuk gugatan parpol yang dilayangkan kepada KPU terkait sipol.

Sipol adalah akronim dari Sistem Informasi Partai Politik. Ini adalah aplikasi berbasis website yang dimiliki KPU untuk keperluan pendaftaran, verifikasi, sampai dengan penetapan parpol peserta pemilu.

Baca Juga :  Menghitung Kekuatan King Maker Menjelang Pilpres 2024

Sejatinya, sipol diciptakan sebagai alat bantu untuk memudahkan aktivitas parpol dalam mempersiapkan tahapan pendaftaran dan verifikasi. Pun demikian, lewat sipol pula, KPU terbantu melaksanakan tugasnya.

Namun faktanya, parpol menggugat KPU karena pendaftarannya ditolak. Parpol gagal menjadi peserta pemilu karena sipol. Sebanyak 10 parpol melaporkan KPU ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan saat proses pendaftaran. Menariknya, Bawaslu meloloskan gugatan 9 (sembilan) dari 10 parpol yang telah melapor.

Pertimbangan putusan Bawaslu sebenarnya cukup sederhana dan mendasarkan pada asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Peraturan yang lebih tinggi dapat menyampingkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah.

Baca Juga :  Pengacara Brigadir J Heran Dengan Hasil Autopsi Kedua

Bagi Bawaslu, penggunaan sipol KPU tidak memiliki dasar hukum. Sipol bukanlah instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh UU Pemilu. Sehingga, sipol harusnya tidak menjadi hal yang wajib bagi parpol pada saat mendaftar.

Padahal, KPU melalui Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 telah mewajibkan parpol untuk memasukkan data dokumen persyaratannya ke dalam sipol. Parpol dinyatakan tidak dapat mendaftar, jika tidak melalui mekanisme tersebut. Rupanya, pengaturan melalui Peraturan KPU dipandang lemah oleh Bawaslu karena cantolan di UU Pemilu tidak ada.

Pada putusannya, Bawaslu menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran administrasi. Bawaslu memerintahkan KPU menerima dokumen pendaftaran parpol untuk diperiksa secara fisik, tanpa melalui sipol.

Selanjutnya: Potensi terulangnya peristiwa gugatan…

Share :

Baca Juga

Pemilu

Bawaslu Lingga Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024, Ini Syaratnya

Pemilu

Pemerintah fokus persiapan Pemilu 2024, Hidayat Nur Wahid: Kita tidak hidup di Orba

Pemilu

Pendaftaran Dibuka Agustus 2022, 21 Parpol Sudah Miliki Akun Sipol

Pemilu

Memahami Pengertian PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Pemilu

Isu Panas Reshuffle Kabinet, Jokowi Panggil Sejumlah Menteri

Pemilu

Laporan 2 Parpol Diterima Bawaslu, Ketua KPU Pertanyakan Dasar Hukum

Pemilu

Jokowi Lantik Anggota KPU-Bawaslu pada 12 April

Pemilu

Kemendagri Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal yang Sudah Ditetapkan