Home / Nusantara

Senin, 6 September 2021 - 14:01 WIB

Desa Teluk Lingga Dalam Cengkraman Tambang Pasir Kuarsa

Perusahaan Pertambangan Pasir Kuarsa PT. Bintan Batam Pratama di Desa Teluk Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga. Dok. amorfatimedia.com

Perusahaan Pertambangan Pasir Kuarsa PT. Bintan Batam Pratama di Desa Teluk Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga. Dok. amorfatimedia.com

AMORFATIMEDIA.COM – Perusahaan Pertambangan Pasir Kuarsa PT. Bintan Batam Pratama di Desa Teluk Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga terus mendapat penolakan dari masyarakat.

Senin, 11 Januari 2021, puluhan masyarakat  memblokir titik jalan yang dilewati excavator menuju lokasi.

Aksi pemblokiran tidak berakhir pada hari itu, puluhan warga yang terlibat aksi blokir jalan semakin bertambah. Jika sebelumnya kosentrasi massa terbagi pada titik jalan yang tidak jauh dari lokasi tambang, pada  Sabtu, 30 Januari 2021 puluhan massa menutup akses jalan perbatasan antara Desa teluk dan Desa Limbung menuju lokasi tambang pasir kuasa.  

Masuk Tambang Pasir di Desa Teluk

Maret Tahun 2016, Kamarudin Ali Anggota DPRD Lingga kala itu menghubungi Edi Hendra Kepala Desa Teluk menyampaikan jika ada rombongan dari keluarga Presiden ingin berkunjung ke Desa Teluk dan melihat lokasi tambang pasir Kuarsa. 4 (empat) Mobil datang ke Desa Teluk untuk meninjau Lokasi tambang pasir Kuarsa.

19 Desember 2016, Pemerintah Kabupaten Lingga merekomendasikan Pemanfaat Ruang yang dimohonkan PT. Bintan Batam Pratama ± 200 Ha untuk kawasan Perkebunan (APL) yang ditanda tangani oleh Said Parman selaku Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD Kabupaten Lingga.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) pada 22 Desember 2017 mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor 2380/KPTS-18/XII/2017 Tentang Pemberian Wilayah Izin usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Komoditas Pasir Kuarsa Kepada PT. Bintan Batam Pratama di Kabupaten Lingga memiliki IUP Eksplorasi seluas 200 Ha.

Baca Juga :  Anak di Bawah 18 Tahun Wajib Tes Antigen Sebagai Syarat Perjalanan Antarprovinsi di Kepri

Hal ini mengacu pada surat Bupati Lingga pada 5 Januari 2017, Bupati Lingga, Alias Wello, menyampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau dengan surat bernomor 540/DPMPSTPP/009 perihal rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan  (WIUP) Pasir Darat/ Kuarsa yang pada intinya PT. Bintan Batam Pratama membuat permohonan baru yang berlokasi di Desa Limbung dan Desa Teluk Kecamatan Lingga utara Kabupaten Lingga seluas ± 2.000 Ha, sementara yang direkomendasikan Pemerintah Kabupaten Lingga seluas ± 200 Ha.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teluk Kecamatan Lingga Timur pada 1 Desember 2020 menyurati Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga menyampaikan penolakan pertambangan Pasir PT. Bintan Batam Pratama.

Penolakan ini berdasarkan musyawarah masyarakat pada 30 November 2020 yang dihadiri BPD, Perangkat Desa, Kecamatan LPM, RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta masyarakat yang berjumlah 243 Orang.

Sabtu, 1 Februari 2020, Badan Permusyawaratan Desa Teluk Kecamatan Lingga Timur menyurati PT. Bintan Batam Pratama untuk menghentikan aktivitas dan membawa kembali alat berat yang berada di wilayah Desa Teluk berdasarkan Musyawarah masyarakat pada 28 Juli 2020 dan Rapat Koordinasi di Kantor Camat Lingga Timur pada 22 Desember 2020 untuk menghindari gejolak masyarakat. Namun surat itu tidak di indahkan oleh Pihak Perusahaan.

Baca Juga :  Polisi Ungkap Pencurian Kabel PLN Sepanjang 50m di Lingga

PT. Bintan Batam Pratama untuk kali pertamanya pada 23 Juni 2020, mengelar pertemuan dengan masyarakat diruang balai pertemuan kantor Desa Teluk untuk mensosialisasi rencana aktivitas penambangan.

Selang beberapa hari tepatnya pada Minggu, 28 Juni 2020 PT. Bintan Batam Pratama kembali mengelar pertemuan bertempat diruang pertemuan Desa Teluk. Dalam pertemuan ini, masyarakat menolak dan tidak mengizinkan aktivitas pertambangan di Desa mereka hingga saat ini.

Meminta Dukungan DPRD Lingga

Senin, 26 Oktober 2020, beberapa perwakilan warga Desa Teluk mendatangi Kantor DPRD Lingga dengan maksud mendapatkan dukungan dari wakil mereka di DPRD yang kala itu disambut baik oleh Iwan Munir, Aziz Martindaz dan Anwar.

Beberapa hari kemudian masyarakat mendapatkan kabar yang kurang baik jika Iwan Munir Anggota DPRD Lingga mundur dari permasalahan yang diadukan oleh perwakilan masyarakat Desa Teluk.

“Diambil alih oleh ketua DPRD Nazarudin dan mengeluarkan surat untuk meminta camat mendudukkan masalah ini. Kami masyarakat bawah berharap yang diatas mendudukan masalah ini, sementara yang atas justru melempar kebawah pula,” ujar Alham.

Keterangan Perizinan Provinsi

Share :

Baca Juga

Nusantara

7 CPNS di Kepri Mundur, Ansar Ahmad: Mereka yang Rugi
Polda Kepri

Nusantara

Rugikan Negara 3 M, Dirut BUMD Lingga Jadi Tersangka

Nusantara

Dugaan Korupsi Dana Hibah Dispora, Mantan Gubernur Kepri Akan Diperiksa

Nusantara

Ibu Gorok 3 Anak di Jateng, Begini Alasannya

Nusantara

Kasus Aktif Covid-19 di Lingga Kepri Tersisa 8 Orang

Nusantara

Tunggu SE Ditjen Imigrasi, Pelabuhan Internasional Karimun Akan Beroperasi

Nusantara

Nelayan di Kepri Resah, Tangkapan Berkurang Imbas Kapal Cantrang
Lingga

Nusantara

Rugikan Negara Rp.674 Juta, Mantan Kades di Lingga jadi Tersangka