Home / Nasional

Minggu, 19 Juni 2022 - 17:45 WIB

Dinai Otoriter, Berikut Deretan Pasal Penghinaan ke Penguasa yang Mengganjal dari RKUHP

Mural kritik sosial

Mural kritik sosial "Tolak RUU KUHP"/ ANTARA

AMORFATIMEDIA.COM – Rancangan KUHP (RKUHP) kembali menyentak publik. Sebab, pasal-pasal yang mengekang hak-hak bagi publik menyampaikan kritikan ke penguasa muncul dengan ancaman penjara.

Penguasa umum yang dimaksud adalah Presiden, anggota DPR, polisi, jaksa hingga kepala daerah.

Berikut ini deretan pasal tersebut yang dikutip Amorfatimedia.com dari draf RKUHP versi tahun 2019, Minggu (19/6/2022):

Penghinaan terhadap Pemerintah

Pasal 240

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Penjelasan Pasal 240:

Yang dimaksud dengan “keonaran” adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara.

Pasal 241

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Baca Juga :  Jaksa Agung Minta Jajaran Usut Tuntas Keberadaan Mafia Pupuk

Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara

Pasal 353

(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

Baca Juga :  Kasus Korupsi Lain Menanti Tersangka Mafia Minyak Goreng Dirjen Daglu Indrasari Wisnu
Penjelasan Pasal 353 ayat (1):

Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini. Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 354

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden…

Share :

Baca Juga

Nasional

Kementerian Kesehatan Tambah 3 Jenis Vaksin untuk Imunisasi Rutin Anak

Nasional

Hakim di Lampung Vonis Bebas Mafia 92 Kg Sabu

Nasional

Jurnal Internasional Soroti Vaksin Nusantara Besutan Terawan

Nasional

Anggota TNI AD Tembak Adik Ipar Hingga Tewas saat Dangdutan

Nasional

Indonesia Kaya dengan SDA, Ketika Rakyat Butuh tidak Hadir

Nasional

100 Tahun Chairil Anwar: 7 Puisi Sang Penyair dari Aku hingga Senja di Pelabuhan Kecil

Nasional

Daftar Tunggu Haji Nyaris 100 Tahun, Ini Penjelasan Kemenag

Nasional

MK Putuskan Masa Jabatan Kepala Desa Maksimal 3 Periode