Home / Nusantara

Selasa, 19 Juli 2022 - 09:44 WIB

Gubernur Ansar Anggarkan Rp 7 miliar untuk Bangun Rumah Suku Laut di Lingga

Gubernur Kepri Ansar Ahmad melakukan audiensi dengan rombongan suku laut Kabupaten Lingga di Aula Mini Asrama Haji Tanjungpinang, Senin (18/7). HO-Humas Pemprov Kepri

Gubernur Kepri Ansar Ahmad melakukan audiensi dengan rombongan suku laut Kabupaten Lingga di Aula Mini Asrama Haji Tanjungpinang, Senin (18/7). HO-Humas Pemprov Kepri

AMORFATIMEDIA.COM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad berencana untuk menganggarkan Rp 7 miliar untuk pembangunan 200 unit rumah Suku Laut di Kabupaten Lingga. Anggarannya berasal dari APBD 2023.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi rombongan Suku Laut Kabupaten Lingga di Aula Mini Asrama Haji Tanjungpinang, Senin, 18 Juli 2022.

Ansar mengatakan akan membangun rumah suku laut dengan kualitas yang baik, supaya bertahan lama. Saat ini Pemprov Kepri fokus agar semua masyarakat pesisir, termasuk Suku Laut lahan rumahnya bisa memiliki sertifikat.

“Tahun depan GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) akan dilaksanakan di Kepri, bersama Kejati dan BPN akan kita lakukan percepatan reforma agraria supaya masyarakat pesisir memiliki kepastian hukum dan hak atas tanahnya. Nantinya, sertifikat tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk fasilitas kredit perbankan,” kata Ansar.

Baca Juga :  Konsumsi Buah Ini untuk Memperlambat Penuaan Otak

Ansar juga berkomitmen untuk terus mendorong program “Kepri Terang” di mana dalam setahun menjabat, sudah hampir 5.000 rumah di pulau-pulau se-Kepri tersambung listrik termasuk kemungkinan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Tanah Adat dan Tanah Ulayat.

Menurutnya, perlu adanya referensi akademis dengan tujuan memperoleh informasi pasti mengenai asal usul keturunan, supaya sejarah menjadi satu alur dan tidak membingungkan.

Baca Juga :  Menakar Risiko Fiskal 2023

Selain itu, terlalu banyak kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim silsilah dan asal usul keturunan Kesultanan Riau-Lingga berpotensi menimbulkan konflik pada saat penetapan Perda tanah adat dan ulayat.

“Kami akan bahas ini dulu dengan mencari referensi hukum, supaya jangan nanti jika sudah ditetapkan tanah adat dan ulayatnya malah menimbulkan konflik. Maka harus didudukkan betul-betul,” ucapnya.

(Kadri/Pram)

Dapatkan update breaking news dan berita pilihan setiap hari dari Amorfatimedia.com di Google News caranya Klik di Sini

Share :

Baca Juga

Mahathir Klarifikasi Pernyataanya Soal Malaysia Harus Klaim Kepulauan Riau

Nusantara

Mahathir Klarifikasi Pernyataanya Soal Malaysia Harus Klaim Kepulauan Riau

Nusantara

Nizar Dampingi Kejati Kepri Resmikan Balai Restorative Justice

Nusantara

Gegara Tanya THR, Karyawan Ngaku Dipecat dan Digugat Rp 1 M

Nusantara

Raja Haji Fisabilillah, Pahlawan Nasional Asal Kepri yang Dianggap Viking oleh Belanda

Nusantara

Sosialisasi Regulasi Pemilu, Zamroni Minta Masyarakat Aktif Awasi Pemilu 2024

Nusantara

Keren! Tari Lingga Tampil di Liuk Igal Festival Kepri

Nusantara

Kepri Minta Diskresi Pusat Izin Kelayakan Kapal Nelayan

Nusantara

Rayakan Hari Anak, KPPAD Lingga Ingatkan Peran Orangtua Dimasa Pandemi