Home / Nasional

Sabtu, 19 Maret 2022 - 09:13 WIB

Hakim Vonis Bebas Polisi Pembunuh FPI, Kuasa Hukum FPI: Sudah Kami Duga

Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar

Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar

AMORFATIMEDIA.COM – Tim Kuasa Hukum Keluarga Korban enam anggota eks Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas dalam insiden penembakan di Rest Area KM 50, Aziz Yanuar, menanggapi terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang memvonis bebas dua terdakwa perkara pembunuhan Laskar FPI.

Menurutnya, ia sudah menduga hal itu sejak awal.

“Kami sudah jauh hari menduga sejak awal, itu sesat dan dijadikan instrumen untuk menjustifikasi dugaan pembunuhan,” kata Aziz, Jumat, 18 Maret 2022.

Baca Juga :  Cara Menyimpan Daging Kurban dengan Benar, Jangan Langsung Dicuci

Azis melanjutkan belum tahu akan melakukan langkah apa kedepannya.

Sebelumnya diketahui, dua terdakwa pembunuhan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI), Briptu Fikri Ramadhan, dan Ipda Yusmin Ohorella, dilepaskan dari pemidanaan.

Dalam sidang putusan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) unlawfull killing di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jumat, 18 Maret 2022. Majelis hakim memutuskan dua terdakwa anggota Resmob Polda Metro Jaya tersebut, tak dapat dipidana karena ada alasan pembenar, dan pemaaf.

Baca Juga :  Adu Tembak Polisi di Rudin Pati Polri, Ini Kata Karopenmas

Putusan majelis hakim yang dibacakan oleh Arif Nuryanta itu menyatakan, terdakwa Fikri, dan Yusmin melakukan tindak pidana berupa penghilangan nyawa orang lain, dalam rangka pembelaan.

“Menyatakan bahwa, kepada terdakwa (Fikri, dan Yusmin) tidak dapat dijatuhi pidana, karena ada alasan pembenar dan pemaaf,” begitu kata hakim Arif Nuryanta saat membacakan putusan, di PN Jaksel, Jumat.

Reporter : Pursyahdad
Editor : Pramonco

Share :

Baca Juga

Nasional

Persiapkan Diri, Pemerintah Akan Buka 1 Juta Formasi CPNS dan PPPK 2022

Nasional

Hakim di Lampung Vonis Bebas Mafia 92 Kg Sabu

Nasional

Negara ini Mulai Panik Akibat Jokowi Larang Ekspor CPO

Nasional

MK Putuskan Masa Jabatan Kepala Desa Maksimal 3 Periode

Nasional

BPK Rentan Disuap untuk Dapat Hasil Audit Berstatus WTP

Nasional

Aturan Baru Mendagri: Nama Tak Boleh 1 Kata, Bagaimana yang Sudah Telanjur?

Nasional

Dinai Otoriter, Berikut Deretan Pasal Penghinaan ke Penguasa yang Mengganjal dari RKUHP

Nasional

Polisi selidiki kasus penyalahgunaan BBM Bersubsidi