Home / Nasional

Senin, 11 April 2022 - 05:41 WIB

Indonesia Kaya dengan SDA, Ketika Rakyat Butuh tidak Hadir

Warga mengantre untuk membeli minyak goreng curah saat proses penyaluran oleh PT Tanjung Sarana Lestari di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (8/4/2022).  (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Warga mengantre untuk membeli minyak goreng curah saat proses penyaluran oleh PT Tanjung Sarana Lestari di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (8/4/2022). (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

AMORFATIMEDIA.COM – Persoalan minyak goreng (migor) yang belum benar-benar selesai di Tanah Air membutuhkan peran semua pihak untuk mengurainya. Dominasi swasta dalam rantai pasok industri minyak goreng di Indonesia seharusnya bisa dimanfaatkan para pelaku industri untuk berperan lebih besar lagi.

Hal ini untuk menuntaskan gonjang-ganjing minyak goreng yang sudah berlarut-larut. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak pihak swasta bergandengan tangan dengan BUMN, pemerintah pusat, dan daerah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan minyak goreng.

Erick mengatakan, pengusaha yang selama ini banyak memanfaatkan sumber daya alam Indonesia agar tidak menjadi ‘orang asing’ ketika rakyat membutuhkan. “Kaya dari sumber daya alam Indonesia, tetapi ketika rakyat membutuhkan, malah tidak hadir. Kita harus sama-sama mengatasi masalah minyak goreng ini,” kata Erick saat operasi pasar yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group, Sabtu (9/4).

Baca Juga :  Kasus ACT, Ini Fakta-fakta Dugaan Penyelewengan Dana Masyarakat

Erick menjelaskan, BUMN PTPN hanya mempunyai 4 persen luas lahan minyak sawit mentah (CPO). Dengan menampung CPO dari petani, PTPN hanya mampu menjangkau 7 persen CPO. Dengan kapasitas yang relatif kecil itu, BUMN yang sebelumnya tidak memproduksi minyak goreng, kini turut memproduksi untuk rakyat.

Namun, jumlah tersebut tidak banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan pasokan mayoritas berasal dari kalangan swasta. Dari data Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebesar 46,5 persen pasar minyak goreng di Tanah Air dikendalikan oleh empat produsen besar milik perusahaan swasta.

Baca Juga :  Negara Kalah Dengan Mafia, Krisis Minyak Goreng Sudah 6 Bulan

“Saya sangat mengetuk swasta untuk punya komitmen penuh pemberian minyak goreng kepada rakyat karena, ingat, bahwa kita hidup di Indonesia, mendapatkan berkah di Indonesia. Jadi, ketika ada kondisi seperti ini, pihak swasta juga harus ikut bertanggung jawab,” ujar Erick mengingatkan.

KPPU dua pekan lalu merekomendasikan penyelesaian persoalan minyak goreng untuk jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek, pemerintah diminta memastikan keberadaan stok CPO dari tingkat perkebunan kelapa sawit ke industri pengolahan CPO sampai dengan industri pengguna CPO.

Kedua, pemerintah perlu memastikan keberadaan stok minyak goreng dari level produsen hingga distributor, agen, dan pedagang eceran.

Share :

Baca Juga

Nasional

Mengintip Gaji CPNS, Alasan Ratusan Calon Mundur

Nasional

Seleksi Guru PPPK 2022 Segera Dibuka, Guru Honorer Siap-Siap Ikut

Nasional

KPK Klaim Buru Empat Buron Sejak 2017

Nasional

Bikin Heran! Penawar Termahal Menang Tender Gorden DPR

Nasional

Marak Penipuan Atas Nama Bank, BRI Imbau Nasabah dan Masyarakat Waspada

Nasional

Dokter Lois Owein dilepas Polisi setelah di periksa sejak Sabtu pekan lalu

Nasional

Aturan Baru Mendagri: Nama Tak Boleh 1 Kata, Bagaimana yang Sudah Telanjur?

Nasional

Polisi Tangkap Terduga Pengeroyok Ade Armando