Home / Nasional

Sabtu, 4 Juni 2022 - 07:55 WIB

Ini Ketentuan Soal Penyelesaian Penanganan Pegawai Non-ASN

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Antara

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Antara

AMORFATIMEDIA.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (K/L/D) untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) paling lambat 28 November 2023.

Hal ini tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/185 /M.SM.02.03 /2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani Tjahjo pada 31 Mei 2022.

Adapun pegawai non-ASN yang dimaksud adalah pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS), non-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan eks-Tenaga Honorer Kategori (THK) II.

Baca Juga :  Dua Belas Jabatan Luhut Pandjaitan pada Era Pemerintahan Jokowi

“Agar para Pejabat Pembina Kepegawaian menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023,” ujar Tjahjo, dalam rilis Kementerian PANRB, Jumat (3/6) kemarin.

Tjahjo menambahkan, instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.

Baca Juga :  Tak Bayar Upah Lembur saat Libur Nasional, Pengusaha Bisa Dipidana

“Jadi PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta,” ujarnya.

Pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing K/L/D.

Lebih jauh Menteri Tjahjo mengungkapkan, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah.

Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan sumber daya manusia (SDM) aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah.

Langkah strategis dan signifikan…

Share :

Baca Juga

Nasional

Marak Penipuan Atas Nama Bank, BRI Imbau Nasabah dan Masyarakat Waspada

Nasional

Kasus Korupsi Lain Menanti Tersangka Mafia Minyak Goreng Dirjen Daglu Indrasari Wisnu

Nasional

Media Internasional Kritik Jokowi, Rocky Gerung: Bahasa yang digunakan Cerdas

Nasional

Pemerintah Manfaatkan Kepri sebagai Hub Ekspor Produk UMKM Bagian Barat Indonesia

Nasional

Ketua PDSI Ungkap Alasan Dokter Terawan gabung PDSI

Nasional

Kominfo targetkan 30.000 UMKM dapat pendampingan teknologi 4.0

Nasional

Mahfud Sebut Paham Wahabi dan Salafi Tidak Cocok di Indonesia

Nasional

Sah! MK Putuskan Anwar Usman Mundur dari Kursi Ketua