Home / Nasional

Selasa, 12 April 2022 - 11:50 WIB

Jual Beli Motor Bekas Resmi Kena Pajak 1,1 Persen

Ilustrasi Jual Beli Motor Bekas/Int

Ilustrasi Jual Beli Motor Bekas/Int

AMORFATIMEDIA.COM – Pemerintah mengubah ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atas transaksi kendaraan bermotor bekas melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 65/2022.

Kendaraan bermotor bekas kini resmi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 persen dari harga jual.

PMK-65/PMK.03/2022 ini sudah berlaku sejak 1 April 2022  yang merupakan penyesuaian karena adanya perubahan tarif PPN dalam Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa pengenaan PPN transaksi kendaraan bekas bukan merupakan aturan baru.

Baca Juga :  Minum Ini Sebelum Tidur, Bantu Bakar Lemak di Perut

Neil menyebut bahwa PMK 65/2022 merupakan penyederhanaan ketentuan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas yang sebelumnya berpedoman pada PMK 79/2010 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu.

“Perhitungan PPN disederhanakan dengan mekanisme besaran tertentu sebesar 1,1 persen dari harga jual,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor, Selasa, 12 April 2022.

Baca Juga :  G7 Sepakat Tinggalkan Energi Batu Bara pada 2035

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memungut PPN merupakan PKP pedagang kendaraan bermotor bekas yang melakukan kegiatan usaha penyerahan kendaraan bermotor bekas.

Sedangkan aktivitas jual-beli kendaraan bermotor bekas yang dilakukan oleh orang pribadi atau individual yang bukan PKP dan penjualan atau pembelian yang dilakukan bukan karena kegiatan usaha tidak perlu memungut PPN.

(Pram)

Share :

Baca Juga

Nasional

Cek Penerima PKH dan BPNT 2022, Bisa Daftar Online dan Diusulkan Pihak Desa

Nasional

ASN Dilarang Mudik Lebaran 2022 Pakai Mobil Dinas

Nasional

Ini Ketentuan Soal Penyelesaian Penanganan Pegawai Non-ASN

Nasional

Benarkah Wabah Hepatitis Akut Disebut Efek Vaksin Covid-19?

Nasional

MK Putuskan Masa Jabatan Kepala Desa Maksimal 3 Periode

Nasional

Soal Polemik Minyak Goreng, Istana Negara Dicurigai Menyembunyikan Fakta

Nasional

Haris Azhar dan Fatia Jadi Tersangka, Akuntabilitas Polisi Perlu Diuji

Nasional

Sejarawan Asep Kambali: Film G30S/PKI Keren, Menyeramkan, tapi Jangan Dipercaya