Home / Pemilu

Kamis, 25 Agustus 2022 - 14:07 WIB

Laporan 2 Parpol Diterima Bawaslu, Ketua KPU Pertanyakan Dasar Hukum

Sidang pembacaan putusan pendahuluan terhadap empat laporan pelanggaran administrasi pemilu 2024 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Detikcom

Sidang pembacaan putusan pendahuluan terhadap empat laporan pelanggaran administrasi pemilu 2024 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Detikcom

AMORFATIMEDIA.COM – Ketua Bawaslu sekaligus Ketua Majelis Sidang Rahmat Bagja memimpin jalannya sidang pembacaan putusan pendahuluan terhadap empat laporan pelanggaran administrasi pemilu 2024 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

“Menetapkan, menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materiil, menyatakan laporan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja

Dua partai politik yang laporannya dinyatakan diterima dan ditindaklanjuti adalah Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU). Sedangkan Partai Berkarya dan Partai Karya Republik (Pakar) Bawaslu menyatakan laporan keduanya tidak diterima dan ditindaklanjuti.

Laporan sidang masing-masing parpol dibacakan secara bergantian oleh anggota majelis pemeriksa. Bawaslu menilai laporan Partai Pelita dan Partai IBU diterima karena dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil laporan berdasarkan ketentuan pada Perbawaslu 8 Tahun 2018.

Laporan kedua parpol itu terkait dugaan adanya pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran Pemilu 2024. Serta kerap bermasalahnya sistem informasi partai politik (sipol) dalam kurun yang cukup lama.

“Agenda dilanjutkan pada Senin 29 Agustus dengan mendengarkan pokok-pokok laporan dari pelapor dan terlapor,” ujar Bagja.

Ketua KPU Pertanyakan Dasar Hukum

Ketua KPU RI Hasyim Asyari pun mempertanyakan dasar hukum Bawaslu memutuskan menerima laporan itu.

Baca Juga :  Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Naik: Ketua KPPS Rp1,2 Juta

“Dasar hukum dalam putusan ini masa nggak ada peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 yang dijadikan rujukan. Padahal kegiatan pendaftaran partai politik itu rujukannya boleh kan sepenuhnya menggunakan PKPU Nomor 4 2022 kan. Lalu pertanyaannya apa ukurannya kan, kalau dalam persidangan tadi kan disebutkan ada dua kriteria ya memenuhi syarat formil dan syarat substantif,” ujar Hasyim

Hasyim mengatakan dasar hukum dalam putusan ini kosong karena tidak mencantumkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang dijadikan rujukan. Padahal, rujukan pendaftaran partai politik diperbolehkan sepenuhnya menggunakan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.

“Lalu pertanyaannya apa ukurannya kan kalau dalam persidangan tadi kan disebutkan ada dua kriteria ya memenuhi syarat formil dan syarat substantif. Kalau pertimbangannya dua memenuhi syarat formil dan materiil, kalau syarat formil boleh dikatakan memiliki wewenang sepenuhnya bawaslu misalnya siapa pihak yang lapor, tenggang waktunya, apakah materinya itu masuk ruang lingkupnya bawas wewenangnya Bawaslu tuh boleh dikatakan murni,” jelas Hasyim.

“Tapi kalau urusan apa namanya syarat materialnya syarat materialnya terpenuhi atau tidak pertanyaan ukurannya apa yang dijadikan ukuran? Ya dalam pandangan KPU mestinya yang dijadikan ukuran adalah apa peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024,” sambungnya.

Baca Juga :  Miris! Pria Ini Bunuh Istri karena Ogah Diomeli

Hasyim juga mempertanyakan maksud kelengkapan dalam laporan ini. Hasyim menyarankan sidang dugaan pelanggaran terkait pemilu ke depanya berdasarkan peraturan KPU 4/2022.

“Misalkan apa yang dimaksud lengkap, kalau itu dijadikan ukuran publik atau paragraf bisa bertanya KPU sebagai terlapor atau pihak para pelapor atau publik ya itu kan bertanya lalu apa yang dijadikan ukuran Bawaslu apa pemenuhan secara materiil adalah sebuah gugatan wong yang dijadikan ukuran enggak dikutip enggak dirujuk,” jelas Hasyim.

“Makanya dalam persidangan kami mempertanyakan itu KPU mempertanyakan itu dan menyarankan ke depan sepanjang berkaitan dengan apa ini namanya penanganan dugaan pelanggaran apresiasi atau nanti di ujung ya penanganan penyelesaian sengketa eh apa pendaftaran partai politik itu ya peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 mestinya dijadikan dasar hukum dalam pembentukan keputusan,” pungkasnya.

Editor: Pramonco

Dapatkan update breaking news dan berita pilihan setiap hari dari Amorfatimedia.com di Google News caranya Klik di Sini.

Share :

Baca Juga

Pemilu

Meski di Tolak, Ombudsman Tetap Lanjut Penyelidikan Dugaan Maladministrasi Seleksi Bawaslu Kepri

Pemilu

Jelang Pendaftaran Peserta Pemilu 2024, Bawaslu Lingga Ingatkan KPU Patuhi Aturan

Pemilu

Deja Vu Sipol dan Gugatan Pemilu

Pemilu

Bawaslu Lingga Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024, Ini Syaratnya

Pemilu

Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa

Pemilu

Pemerintah fokus persiapan Pemilu 2024, Hidayat Nur Wahid: Kita tidak hidup di Orba

Pemilu

Dimulai 14 Juni, Ini Tahapan Lengkap Pemilu 2024

Pemilu

Jokowi Lantik Anggota KPU-Bawaslu pada 12 April