Home / Nusantara

Minggu, 25 Juli 2021 - 18:55 WIB

MA Tolak Kasasi Pemkab Lingga, dan Wajib Bayar 14 Milyar

Kantor Bupati dan Kantor DPRD Lingga yang bersengketa dengan PT. Citra Bangun Adigraha. Foto : Pramonco/amorfatimedia.com

Kantor Bupati dan Kantor DPRD Lingga yang bersengketa dengan PT. Citra Bangun Adigraha. Foto : Pramonco/amorfatimedia.com

AMORFATIMEDIA.COM, Lingga – Mahkamah  Agung menolak permohonan Kasasi Pemerintah Kabupaten Lingga. Pemerintah Kabupaten  Lingga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar Rp. 14.934.346.250.00.

Kasus bermula saat Direktur PT. Citra Bangun Adigraha, Ir. Hari Liewarnata, M.M menggugat Pemerintah Kabupaten lingga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pembangunan Jalan Tanah Merah Gelombang karena Adendum Kontrak yang disepakati tidak pernah terwujud baik dalam APBD TA 2015, APBD TA 2016 maupun APBD TA 2017.

Hari Liewarnata tidak tinggal diam dan melayang gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Hari Liewarnata berhasil menang melawan Pemerintah Kabupaten Lingga dan kawan-kawan di tiga tahap.

Pertama, gugatan Hari Liewarnata di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dikabulkan.

Kedua, putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Ketiga, kemenangan Hari Liewarnata didapat di tingkat kasasi. Sebab, kasasi Pemerintah Kabupaten lingga dan kawan-kawan ditolak MA.

“Menolak Permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Kabupaten Lingga, 2. Dinas Pekerjaan Umum (sekarang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk selanjutnya disebut Dinas PUPR) Kabupaten Lingga, 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 125/KPTS/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 untuk program kegiatan pembangunan Kantor Bupati dan pembangunan Kantor DPRD, 4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 125/KPTS/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 untuk program kegiatan pembangunan jalan Tanah Merah – Gelombang, 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga c.q. Badan Anggaran Dprd Kabupaten Lingga”, demikian bunyi putusan Kasasi yang dikutip amorfatimedia.com dari website MA, Minggu, 25 Juli 2021.

Baca Juga :  Pemerintah RI Respons Mahathir: Kepri Wilayah Kedaulatan Indonesia

Putusan ini diketok pada 3 November 2020 lalu, dengan nomor putusan 2390 K/Pdt/2020.  

Duduk sebagai Ketua Majelis Yakup Ginting dengan anggota Muh. Yunus Wahab dan Dwi Sugiarto.

Berikut isi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Kasasi yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan turut tergugat seluruhnya.

Baca Juga :  Exit metting BPK RI, Nizar harap Lingga Kembali Raih WTP

DALAM POKOK PERKARA:

  1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
  3. Menyatakan Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP.FISIK/KPAPKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPAPEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
  4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materieel (pekerjaan yang sudah dikerjakan Penggugat sesuai kontrak namun belum dibayarkan) sejumlah Rp14.934.346.250,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh pada putusan dalam perkara ini;
  6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp35.343.500,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
  7. Menolak gugatan untuk selebihnya.

Reporter : Pramonco
Editor : Pursyahdad

Share :

Baca Juga

Nusantara

Kasus COVID-19 di Lingga Menurun Jadi 27 Kasus

Nusantara

Seorang Pria Tewas Usai Lompat dari Lantai 7 Hotel di Kepri

Nusantara

Pantau Progres Proyek Jalan di Dabo Singkep, Ini Pesan Bupati Lingga

Nusantara

Gaji Honorer Pemkab Karimun Turun, Berapa sih Besarannya ?

Nusantara

Gubernur Kepri lantik Endang Abdullah sebagai Wakil Walikota Tanjungpinang

Nusantara

Jaga Ekosistem Laut Kepri, Lantamal Tanjungpinang Tanam 1500 Mangrove
Kapal Kayu

Nusantara

Kapal Pengangkut BBM Terbakar di Perairan Lingga

Nusantara

Polisi Gerebek Judi Online di Kepri Beromzet Ratusan Juta Rupiah