Home / Opini

Rabu, 28 September 2022 - 07:22 WIB

Masalah Bebasnya Napi Korupsi

Ilustrasi mediaindonesia

Ilustrasi mediaindonesia

AMORFATIMEDIA.COM – Berita tentang bebasnya 23 narapidana (napi) korupsi ditanggapi serius berbagai pihak. Seolah para napi itu tidak berhak untuk bertobat atau menghirup udara bebas, sedangkan kebebasan mereka sungguh-sungguh didasarkan pada hukum yang sah dan berlaku.

Konvensi internasional tentang HAM dan the standard minimum of the treatment of prisoners 1955 (SMR) telah menegaskan bahwa negara tidak berhak memperlakukan seorang narapidana melebihi ketentuan UU yang berlaku.

Selain itu, setiap orang tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang tanpa pembatasan yang diatur dalam UU. Ketentuan tersebut menegaskan segala sesuatu pernyataan ataupun sikap masyarakat hanya dibolehkan sebatas yang diperkenankan berdasarkan UU yang berlaku. Di luar itu termasuk overcriminalization atau overpenalization atau miscarriage of justice.

Dalam bahasa sehari-hari berarti bertindak zalim, mereka termasuk kaum yang dizalimi. Dalam agama apa pun yang dianut di Indonesia bagi kaum beragama, Tuhan membuka pintu seluas-luasnya kepada umat-Nya yang bertobat, kecuali sakramatul maut menjemputnya.

Prihatin melihat reaksi masyarakat yang menolak kebebasan 23 napi korupsi yang demi hukum harus dibebaskan berdasarkan UU yang sah dan berlaku di Indonesia. Masa lalu memang tidak dapat dilupakan, tetapi juga tidak dapat dimaafkan dan dipermainkan.

Baca Juga :  Penjaga Perdamaian PBB dan Peran Pasukan Indonesia di Dalamnya

Jika kita hitung rata-rata lamanya hukuman napi korupsi lebih dari empat tahun dikelilingi jumlah hari menjalani di dalam lembaga pemasyarakatan, mungkin di antara kita tidak akan ada yang mampu dan sanggup menjalaninya dengan baik. Sekalipun itu konsekuensi dari perbuatan mereka.

Menteri Hukum dan HAM telah lama menyampaikan masalah over beban hunian LP, antara 17 ribu dan 20 ribu narapidana. Biaya makan narapidana per hari sebesar Rp71 ribu. Dengan begitu total biaya yang diperlukan untuk sejumlah napi tersebut Rp1,207 miliar per hari.

Jika koruptor dihukum empat tahun, negara menanggung beban anggaran sebesar (4 x 12) x Rp2.550.000.000 = Rp122.400.000.000. Dengan merujuk perhitungan anggaran negara yang harus dikeluarkan tersebut untuk biaya makan napi selama menjalani hukuman, sangat naif jika kelompok masyarakat tertentu masih menuntut atau meminta pemerintah menghapuskan revisi, asimilasi, atau bebas bersyarat.

Keadaan lain yang harus menjadi perhatian ialah, baik SMR maupun ICCPR memiliki karakteristik kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal itu sejalan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila.

Baca Juga :  BNNP Kepri Gerebek Pabrik Sabu di Batam, 1 Pelaku Mantan Polisi Malaysia

Di dalam surah Al-Maidah ayat 2 telah dikatakan, ‘Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan sikapmu menjadi tidak adil’. Reaksi negatif orang per orang atau kelompok tertentu dalam masyarakat terhadap para napi korupsi itu menampakkann kebencian yang tidak terkira. Sudah sebaiknya dihentikan.

Pemeo sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya, memang, benar untuk suatu hal. Akan tetapi, hal itu tidak selamanya benar untuk lain hal, terutama terhadap keputusan hukum/hakim. Ayat suci surah Al-Maidah dan Pancasila sejalan dengan dua ketentuan konvensi internasional PBB tersebut.

SMR telah diakui sejumlah negara merupakan parameter perlakuan minimum bagi narapidana selama menjalani hukuman mereka, dengan anggapan napi masih memiliki hak-hak asasi termasuk perlindungan hak untuk memperoleh perlakuan yang bermartabat selama menjalani masa hukuman mereka.

Perkembangan terkini mengenai perlakuan terhadap napi, SMR justru merupakan cermin dari peradaban umat manusia abad ke-20-ke-21 yang telah dimulai dengan ICCPR dan telah diberlakukan dengan UU Nomor 12 Tahun 2005.

Pemidanaan terhadap napi hanya terjadi…

Share :

Baca Juga

Opini

Aturan Hukum LGBT di Indonesia, Bisa Dipidana?

Opini

Etnografi Maulid dan Ragam Islam Nusantara

Opini

State of Emergency Jika Pemilu 2024 Ditunda

Opini

Penjaga Perdamaian PBB dan Peran Pasukan Indonesia di Dalamnya

Opini

Partai-partai Indonesia Ternyata Menjalin Kerja Sama dengan Partai Komunis Cina

Opini

Kutipan Bijak Sok Tahu “Kalau Orang Lain Bisa, Kita Pasti Bisa”

Opini

Tangkap Predator Seksual

Opini

Apa Perbedaan antara ”Bundar” dan ”Bulat”