Home / Pemilu

Selasa, 17 Mei 2022 - 14:30 WIB

Memahami Pengertian PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pemungutan Suara di TPS. ANTARA

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pemungutan Suara di TPS. ANTARA

AMORFATIMEDIA.COM – Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah dua komponen dalam pelaksanaan pemungutan suara dalam ajang pemilihan umum (pemilu). Keduanya juga mempunyai pengertian dan tugas yang berbeda.

PPS adalah panitia yang membantu proses pemungutan suara di suatu TPS (Tempat Pemungutan Suara). Sedangkan KPPS adalah organisasi yang mengkoordinir jalannya proses pemilu di semua TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari PPS.

Keduanya juga mempunyai pengertian dan tugas yang berbeda. PPS adalah panitia yang membantu proses pemungutan suara di suatu TPS (Tempat Pemungutan Suara). Sedangkan KPPS adalah organisasi yang mengkoordinir jalannya proses pemilu di semua TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari PPS.

Sedangkan KPPS adalah organisasi yang mengkoordinir jalannya proses pemilu di semua TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari PPS.

Baca Juga :  Kasus Korupsi Lain Menanti Tersangka Mafia Minyak Goreng Dirjen Daglu Indrasari Wisnu

Sejarah pembentukan PPS dimulai pada pemilu 1955. Tepatnya tercantum dalam Pasal 17 nomor 4 dan 5 Undang-Undang nomor 7 tahun 1953 yang berbunyi, “4. dalam tiap-tiap daerah-pemungutan suara di tempat kedudukan Camat, dengan nama Panitia Pemungutan Suara; 5. dalam tiap-tiap desa di tempat kedudukan Kepala Desa, dengan nama Panitia Pendaftaran Pemilih”.

Pada pasal 18 UU Nomor 7 tahun 1953 disebutkan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengesahkan daftar pemilih yang disusun oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Jadi, menurut beleid itu Pantarlih dibentuk di tingkat desa, dan PPS di tingkat kecamatan.

Nama KPPS mulai muncul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970. Menurut Pasal 60 PP Nomor 1/1970 disebutkan, “(2) Pemungutan suara di tempat pemberian suara diselenggarakan dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, yang selama pemberian suara dilakukan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota, yang merupakan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, disingkat KPPS.”

Baca Juga :  205 CPNS dan PPPK di Lingga Terima SK, Junaidi: Jangan Ajukan Pindah Sebelum Batas Waktu

Sedangkan dalam Pasal 61 ayat (3) PP No 1/1970 mengatur lokasi tugas KPPS, yang berbunyi, “Nama tempat pemberian suara ialah nama Desa di mana pemungutan suara dilakukan. Apabila pada satu Desa diadakan lebih dari satu tempat pemberian suara, maka tempat pemberian suara itu disebut dengan nama Desa itu dengan diberi tambahan angka Romawi I, II dan seterusnya dan diterangkan wilayah masing-masing.”

Aturan itu diperbarui lagi dengan PP nomor 41 tahun 1980. Dalam Pasal 85 PP itu ditulis, “(1) Pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan di tempat pemungutan suara, selanjutnya disingkat TPS. (2) Camat/ Ketua PPS menetapkan jumlah dan letak TPS dalam wilayah kerjanya. (3) Untuk melaksanakan pemungutan suara, Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua PPD II membentuk KPPS untuk tiap TPS sebagai dimaksud dalam ayat (2).”

Sumber: rumahpemilu
Editor: Pramonco

Share :

Baca Juga

Pemilu

Jelang Pendaftaran Peserta Pemilu 2024, Bawaslu Lingga Ingatkan KPU Patuhi Aturan

Pemilu

Hasil Survei IPO: 43% Pemilih Belum Tahu Jadwal Pemilu 2024

Pemilu

Jokowi larang menteri bicara Pemilu, PAN: Pintu sudah tertutup

Pemilu

Artis dalam partai politik: Pendulang suara karena matinya kaderisasi?

Pemilu

Pendaftaran Dibuka Agustus 2022, 21 Parpol Sudah Miliki Akun Sipol

Pemilu

Deja Vu Sipol dan Gugatan Pemilu

Pemilu

Dimulai 14 Juni, Ini Tahapan Lengkap Pemilu 2024

Pemilu

Isu Panas Reshuffle Kabinet, Jokowi Panggil Sejumlah Menteri