Home / Opini

Senin, 30 Mei 2022 - 10:18 WIB

Menanti Langkah Lanjutan Luhut Pandjaitan Bereskan Sengkarut Minyak Goreng

Ilustrasi MI/Seno

Ilustrasi MI/Seno

AMORFATIMEDIA.COM – Lima bulan sudah harga minyak goreng di pasaran masih bertengger di kisaran Rp25.000 setiap liternya. Harga tersebut jauh dari harga yang dipatok oleh pemerintah, di angka Rp14.000.Berbagai kebijakan Kementerian Perdagangan untuk pengendalian harga dan pasokan minyak goreng tidak pernah terwujud.

Kementerian yang dipimpin Muhammad Lutfi sepertinya takluk di tangan pelaku industri minyak goreng yang dikuasai oleh segelintir pengusaha besar. Tetapi, Sang Menteri Perdagangan dalam beberapa kesempatan menepis anggapan tersebut dan memastikan dirinya tidak akan bisa diatur oleh mafia.

Di sisi lain, jutaan ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil menjerit atas realitas harga di pasaran. “Saya merasa tidak ikhlas saat mengeluarkan uang Rp25.000 untuk 1 liter minyak goreng,” ucap seorang ibu. “Usaha makanan ringan saya terpaksa tutup karena minyak goreng masih mahal,” ujar seorang pelaku UKM.

Baca Juga :  Tolak UU PPP, Partai Buruh Akan Gugat ke MK

Jeritan warga biasa itu sangat beralasan. Sebagai negara produsen crude palm oil atau CPO terbesar di dunia, Indonesia dinilai telah gagal memenuhi kebutuhan minyak goreng warganya dengan harga keekonomian.

Pengusaha besar lebih suka menjual CPO-nya ke luar negeri, karena margin keuntungan lebih besar dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Aturan domestic market obligation sebesar 20% yang diberlakukan Kementerian Perdagangan pun mereka langgar. Akibatnya suplai dalam negeri tetap saja langka. Harga minyak goreng curah tak bisa di Kisaran Rp11.500 per liternya dan harga minyak goreng kemasan tak sudi di angka Rp14.000 di tangan konsumen dalam negeri.

Keserakahan sepertinya sudah menjadi tabiat pengusaha industri minyak goreng dalam negeri. Mereka sepertinya lupa bahwa selama ini pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan dan kebijakan subsidi bagi pelaku usaha minyak goreng ini.

Baca Juga :  Klopp Sebut Liverpool Sempat Kesulitan Melawan Ajax di Awal Babak Pertama

Padahal, jutaan hektare perkebunan kelapa sawit yang mereka kelola adalah buah dari kebijakan negara meskipun mendapat penentangan dari negara lain atau LSM yang mengaitkannya dengan isu lingkungan hidup.

Enak saja mereka mengambil manfaat dengan keuntungan besar, sementara di sisi lain masyarakat menjerit akibat kelangkaan minyak goreng di pasaran dalam negeri.

Hingga Presiden Jokowi geram Melihat harga minyak goreng yang tak kunjung turun di pasaran itu. Presiden membuat kebijakan larangan ekspor CPO yang diberlakukan pada 28 April 2022.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022. Namun sayang, penyelundupan minyak goreng masih saja terjadi. Bahkan kebijakan itu berdampak langsung kepada pelaku usaha perkebunan sawit yang dikelola rakyat.

Share :

Baca Juga

Opini

G.J. Resink Bongkar Mitos Indonesia Dijajah 350 Tahun oleh Belanda

Opini

Menakar Risiko Fiskal 2023

Opini

Masa Depan Agama di Era Internet, Sains, dan Kemajuan Teknologi

Opini

Habis Manis, Puntung Rokok Dibuang Sembarangan

Opini

Kutipan Bijak Sok Tahu “Kalau Orang Lain Bisa, Kita Pasti Bisa”
Dr. Radian Syam, SH.

Opini

Presidential Threshold dan Masa Depan Hukum Pemilu

Opini

Hanya Megawati yang Bisa “Meredam” Kim Jong Un

Opini

Membiasakan Anak Untuk Berpuasa Bukan dengan Menyogok