Home / Pemilu

Kamis, 11 Agustus 2022 - 12:26 WIB

Meski di Tolak, Ombudsman Tetap Lanjut Penyelidikan Dugaan Maladministrasi Seleksi Bawaslu Kepri

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Dr.Lagat Parroha Patar Siadari/Ombudsman

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Dr.Lagat Parroha Patar Siadari/Ombudsman

AMORFATIMEDIA.COM – Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau (Kepri) menolak laporan dari Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang.

Sebelumnya, Ketua JPKP Kota Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi mendatangi kantor Ombudsman Kepri di Kota Batam, Jumat (05/08/2022).

Ia menyampaikan kedatangannya ke Kantor Perwakilan Ombudsman Kepri untuk melaporkan Timsel Bawaslu Kepri lantaran diduga melakukan malaadministrasi pada tahapan seleksi.

“Kami laporkan karena menduga adanya malaadministrasi. Kami menemukan banyak kejanggalan mulai dari CAT sampai Wawancara dan tes kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya memperoleh sejumlah informasi bahwa hasil seleksi tidak disampaikan secara transparan.

Baca Juga :  Jokowi larang menteri bicara Pemilu, PAN: Pintu sudah tertutup

Pihaknya menduga, Timsel Bawaslu Kepri tidak menerbitkan nilai hasil seleksi ke seluruh peserta. Nilai seleksi itu hanya ditampakkan ke sebagian peserta.

“Mereka hanya menampilkan ke personal masing-masing peserta,” ucapnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan meski menolak laporan, penyelidikan terhadap dugaan tersebut akan tetap dilakukan.

“Penyelidikan akan dilakukan atas inisiatif Ombudsman sendiri. Pasalnya, substansi yang menjadi laporan JPKP kemarin bernilai positif dan layak untuk ditindaklanjuti,” ujarnya, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga :  Jelang Pendaftaran Peserta Pemilu 2024, Bawaslu Lingga Ingatkan KPU Patuhi Aturan

Lagat menerangkan, dalam mendalami dugaan maladministrasi ini pihaknya membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk mendalami pokok masalah.

Bahkan, tak hanya persoalan maladministrasi saja, Ombudsman Kepri juga akan mendalami sisi lainnya apabila berpotensi terjadi penyimpangan.

“Sedang berjalan telaah perundang-undangan terkait hal tersebut. Kita akan panggil Timsel. Tak hanya persoalan dari JPKP, barangkali ada juga hal lain yang kita anggap berpotensi terjadi penyimpangan,” tegasnya.

Jika dugaan tersebut terbukti…

Share :

Baca Juga

Pemilu

Masa Kampanye Pemilu 75 Hari, Fahri Hamzah: Harusnya Setahun

Pemilu

Deja Vu Sipol dan Gugatan Pemilu

Pemilu

76 Parpol Ini Bisa Daftar Pemilu: Ada Partai Mahasiswa Indonesia

Pemilu

Isu Pembahasan Penundaan Pemilu, Mahfud MD: Sudah dibatalkan

Pemilu

Pemerintah fokus persiapan Pemilu 2024, Hidayat Nur Wahid: Kita tidak hidup di Orba

Pemilu

Hasil Survei IPO: 43% Pemilih Belum Tahu Jadwal Pemilu 2024

Pemilu

Pegiat Pemilu menilai Timsel KPU dan Bawaslu Bertentangan Dengan UU Pemilu

Pemilu

MK Tegaskan Kembali Putusan DKPP Tidak Final dan Mengikat