Home / Pemilu

Selasa, 29 Maret 2022 - 17:43 WIB

MK Tegaskan Kembali Putusan DKPP Tidak Final dan Mengikat

Gedung Mahkamah Konstitusi/Adam Dwi

Gedung Mahkamah Konstitusi/Adam Dwi

AMORFATIMEDIA.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 458 ayat 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Pada pokoknya, Mahkamah menyatakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat diuji ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Perkara nomor: 32/PUU-XIX/2021 itu diajukan oleh mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sempat dihukum DKPP yakni Evi Novida Ginting Manik (Pemohon I) dan Arief Budiman (Pemohon II).

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua Anwar Usman saat membacakan amar putusan dikutip dari risalah sidang, Selasa, 29 Maret 2022.

Baca Juga :  Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa

MK menyatakan norma mengenai putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah dipertimbangkan MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013.

Karena itu, menurut MK, pokok permohonan para pemohon memiliki keterkaitan dengan Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013.

Menurut Mahkamah, Pasal 458 ayat 13 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Baca Juga :  Masa Kampanye Pemilu 75 Hari, Fahri Hamzah: Harusnya Setahun

“Bahwa frasa ‘bersifat final dan mengikat’ dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 dimaksudkan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN,” kata hakim anggota Suhartoyo.

Share :

Baca Juga

Pemilu

Jokowi larang menteri bicara Pemilu, PAN: Pintu sudah tertutup

Pemilu

MPR Wacanakan Kepala Daerah Dipilih oleh DPR dan DPRD

Pemilu

Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp 76 T, Kode Inisiatif Sarankan KPU Jelaskan Peruntukan

Pemilu

Meski di Tolak, Ombudsman Tetap Lanjut Penyelidikan Dugaan Maladministrasi Seleksi Bawaslu Kepri

Pemilu

Terancam Menganggur, PKS Minta Pemerintah Cari Solusi Soal Tenaga Honorer

Pemilu

Pegiat Pemilu menilai Timsel KPU dan Bawaslu Bertentangan Dengan UU Pemilu

Pemilu

Artis dalam partai politik: Pendulang suara karena matinya kaderisasi?

Pemilu

Hasil Survei IPO: 43% Pemilih Belum Tahu Jadwal Pemilu 2024