Home / Pemilu

Senin, 10 Oktober 2022 - 17:30 WIB

MPR Wacanakan Kepala Daerah Dipilih oleh DPR dan DPRD

Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) bersama pimpinan MPR berfoto bersama usai mengikuti peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-77 MPR di Plaza Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Foto: ANTARA

Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) bersama pimpinan MPR berfoto bersama usai mengikuti peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-77 MPR di Plaza Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Foto: ANTARA

AMORFATIMEDIA.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai perlunya kajian dan evaluasi terkait demokrasi yang diterapkan saat ini. Salah satunya dalam pilkada, baik untuk bupati, wali kota, hingga gubernur.

Wakil Ketua MPR Yandri Susanto mengatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengusulkan pilkada dipilih oleh DPR atau DPRD. Saat itu, ia merupakan bagian dari panitia kerja (Panja) revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Tapi Pak SBY pulang dari luar negeri kan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, dari Perppu itu lahirlah tetap pemilu langsung, pilkada langsung. Lahirlah Undang Undang Nomor 10 tahun 2016,” ujar Yandri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/10/2022).

“Mempertegas bahwa tidak ada perubahan,” sambungnya.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi Pengadaan Pupuk, Mantan Kadis Pertanian Lingga Resmi Ditahan

Menurutnya, pemilihan kepada daerah oleh DPR dan DPRD perlu dikaji kembali. Pasalnya, ada sistem demokrasi saat ini yang membuat biaya politik menjadi tinggi dan berdampak pada lahirnya tindakan korupsi.

“Disertasi Pak Gamawan (Fauzi, mantan menteri Dalam Negeri) tentang perlunya kembali ke sistem pemilihan (oleh) DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Jadi menurut kami ini yang perlu dikaji, jangan sampai membuat UUD berdasarkan kepentingan, itu tidak boleh,” ujar Yandri.

MPR sendiri menggelar pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Usai pertemuan tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengaku saat ini perlu adanya kajian terkait demokrasi Indonesia sekarang.

“Kita sepakat demokrasi pascademokrasi perlu kita kaji. Apa sistem yang kita pilih hari ini lebih banyak manfaat atau mudarat,” ujar Bamsoet.

Baca Juga :  Mengapa Nabi Muhammad SAW Terpilih Sebagai Nabi dan Rasul Terakhir?

Ia menyoroti adanya kaitan antara demokrasi dengan korupsi yang marak terjadi saat ini. Selorohnya, lima periode Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak bisa mengatasinya jika evaluasi tak dilakukan.

MPR, jelas Bamoset, terus melakukan kajian terkait persoalan bangsa yang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi yang diterapkan saat ini, yang juga menjadi mekanisme dari pemilihan umum (pemilu).

“Jadi kita persilakan nanti DPR untuk mengkajinya kembali. Apakah sistem pemilu yang hari ini kita jalankan, lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Dapatkan update breaking news dan berita pilihan setiap hari dari Amorfatimedia.com di Google News caranya Klik di Sini.

Lihat Artikel Asli

Share :

Baca Juga

Pemilu

Bawaslu Lingga Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024, Ini Syaratnya

Pemilu

Isu Pembahasan Penundaan Pemilu, Mahfud MD: Sudah dibatalkan

Pemilu

Artis dalam partai politik: Pendulang suara karena matinya kaderisasi?

Pemilu

Pegiat Pemilu menilai Timsel KPU dan Bawaslu Bertentangan Dengan UU Pemilu

Pemilu

Manuver Licin Presiden Jokowi

Pemilu

Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa

Pemilu

Kemendagri Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal yang Sudah Ditetapkan

Pemilu

Rabu 12 Oktober, Bawaslu Lingga Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Panwascam