Home / Pemilu

Senin, 8 November 2021 - 09:35 WIB

Pegiat Pemilu menilai Timsel KPU dan Bawaslu Bertentangan Dengan UU Pemilu

ILUSTRASI/BBC

ILUSTRASI/BBC

AMORFATIMEDIA.COM – Pegiat Pemilu Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Unand mengirimkan surat keberatan secara resmi kepada Presiden yang sudah disampaikan ke Sekretariat Negara pada Jumat, 5 November 2021.

Surat keberatan itu menyoal Keputusan Presiden Jokowi No. 120/P Tahun 2021 tentang tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027.

“ICW, Perludem, dan PUSaKO menjelaskan, dari 11 orang tim seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, terdapat empat orang yang berasal dari unsur pemerintah. Padahal, ketentuan di dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplist mengatur, bahwa unsur pemerintah di tim seleksi KPU dan Bawaslu dibatasi hanya tiga orang,” demikian keterangan yang dikutif dari laman https://www.antikorupsi.org, Senin,  8 November 2021.

Empat orang dari unsur pemerintah yang saat ini menjadi tim seleksi KPU dan Bawaslu adalah:

1. Juri Ardiantoro menjabat sebagai Deputi IV Kantor Staf Presiden;
2. Poengky Indarti menjabat sebagai Komisioner Komisi Kepolisian Nasional
3. Bahtiar menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam
Negeri;
4. Edward Omar Sharif Hiariej menjabat sebagai Wakil Mentri Hukum dan HAM;

Komposisi timsel dari unsur pemerintah ini dinilai tidak hanya bertentangan dengan UU Pemilu, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik, terutama soal kepastian hukum dan kecermatan di dalam mengeluarkan sebuah keputusan tata usaha negara.
Selain itu, disampaikan juga keberatan terhadap pengangkatan Juri Ardiantoro sebagai tim seleksi, yang sekaligus menjadi ketua tim seleksi. Hal ini dinilai berpotensi bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf a UU No. 7 Tahun 2017.

Baca Juga :  Menghitung Kekuatan King Maker Menjelang Pilpres 2024

“Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. Memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik; b. Memiliki kredibilitas dan integritas; c. Memahami permasalahan pemilu;d. Memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi; dan e. Tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemilu,” bunyi Pasal 22 ayat (4) huruf a UU No. 7 Tahun 2017.

Ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf a UU No. 7 Tahun 2017 mengatur terkait tim seleksi mesti memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik. Salah satu bentuk turunan dari reputasi dan rekam jejak baik yang mesti diperhatikan oleh Presiden di dalam memilih tim seleksi adalah, anggota tim seleksi mesti bukan sosok yang punya konflik kepentingan atau potensi konflik kepentingan dengan peserta pemilu dan calon peserta pemilu.

Juri Ardiantoro meski punya pengalaman sebagai anggota dan Ketua KPU RI, pada Pemilu 2019 yang lalu, yang bersangkutan adalah tim kampanye resmi pasangan calon Presiden Jokowi-Ma’aruf Amin.

Jabatannya di tim kampanye resmi yang didaftarkan ke KPU adalah Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin.

Meskipun Presiden Jokowi tidak lagi punya kesempatan konstitusional menjadi calon presiden di tahun 2024, tetapi Wakil Presiden Ma’aruf Amin potensial menjadi peserta Pemilu 2024.

Sementara Juri yang saat ini juga menjadi Deputi di Kantor Staf Presiden, pernah menjadi tim suksesnya. Oleh sebab itu, Juri punya potensi konflik kepentingan yang tinggi sebagai anggota tim seleksi calon penyelenggara Pemilu 2024.

Baca Juga :  Jokowi Lantik Anggota KPU-Bawaslu pada 12 April

Di dalam surat tersebut, ICW, Perludem, dan PUSaKO meminta tiga hal kepada Presiden:

1. Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;

2. Mengeluarkan Keputusan Presiden baru yang menyesuaikan komposisi tim seleksi yang berasal unsur pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf a UU No. 7 Tahun 2017, dan mengganti satu orang diantara empat orang nama, yakni Juri Ardiantoro, Edward Omar Sharif Hiarej, Bahtiar, dan Poengky Indarti yang saat ini masih berstatus tim seleksi KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 dari unsur pemerintah, dan memastikan sosok yang ada di dalam tim seleksi bukanlah sosok yang memiliki potensi konflik kepentingan dengan calon peserta pemilu, dan bukan mantan tim sukses peserta pemilu;

3. Mengambil keputusan dengan segera memperbaiki Keputusan Presiden No. 120/P Tahun 2021. Hal ini mengingat saat ini proses seleksi sudah berjalan, guna menghindari pelanggaran hukum yang lebih luas, yang nantinya akan berpengaruh pada legitimasi proses seleksi, yang dilaksanakan oleh tim seleksi yang komposisinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.

ICW, Perludem, dan PUSaKO berharap Presiden dapat menyelesaikan persoalan ini untuk memastikan agar proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, dan menjaga proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Editor : Pursyahdad

Share :

Baca Juga

Pemilu

Terancam Menganggur, PKS Minta Pemerintah Cari Solusi Soal Tenaga Honorer

Pemilu

Pendaftaran Dibuka Agustus 2022, 21 Parpol Sudah Miliki Akun Sipol

Pemilu

Isu Pembahasan Penundaan Pemilu, Mahfud MD: Sudah dibatalkan

Pemilu

Deja Vu Sipol dan Gugatan Pemilu

Pemilu

Masa Kampanye Pemilu 75 Hari, Fahri Hamzah: Harusnya Setahun

Pemilu

76 Parpol Ini Bisa Daftar Pemilu: Ada Partai Mahasiswa Indonesia

Pemilu

Tolak UU PPP, Partai Buruh Akan Gugat ke MK

Pemilu

Menghitung Kekuatan King Maker Menjelang Pilpres 2024