Home / Nusantara

Jumat, 10 Juni 2022 - 13:35 WIB

Pemprov Kepri Cari Solusi untuk 7.000 Tenaga Honorer yang Akan di Hapus

Ilustrasi tenaga kerja honorer. merdeka.com

Ilustrasi tenaga kerja honorer. merdeka.com

AMORFATIMEDIA.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah resmi mengeluarkan surat edaran penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023. Surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu telah diundangkan pada 31 Mei 2022.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Adi Prihantara, mengatakan Pemrov Kepri berupaya memperjuangkan nasib sekitar 7.000 tenaga honorer di Pemerintah Daerah (Pemda) setempat menyusul rencana pemerintah pusat menghapus status mereka mulai tahun 2023.

“Kita tetap memikirkan nasib status honorer agar jangan sampai dihapus tanpa ada solusi,” kata Adi Prihantara di Tanjungpinang, Jumat, 10 Juni 2022.

Baca Juga :  Aturan Hukum LGBT di Indonesia, Bisa Dipidana?

Adi mengaku tidak mudah untuk memberhentikan tenaga honorer, karena keberadaan mereka selama ini membantu pemerintah daerah dalam melayani publik.

Ia juga mengklaim ribuan pegawai honorer itu tidak membebani APBD Pemprov Kepri, sebab setiap tahun memang sudah dianggarkan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Kita tentu tidak ingin kebijakan penghapusan honorer, justru memicu meningkatnya angka pengangguran terbuka,” jelasnya.

Menurut Adi, pemerintah daerah tidak dapat menyangkal atas turunnya surat edaran Kemenpan-RB perihal penghapusan tenaga honorer pada tahun depan. Apalagi undang-undang yang mengatur tentang larangan pengangkatan tenaga honorer pemerintahan sudah berlaku sejak lama.

Baca Juga :  DPD PAN Karimun Membagikan Masker dan Hand Sanitizer untuk Masyarakat

Namun, kata dia, di sisi lain pemerintah juga harus mencari solusi terbaik untuk para honorer, terutama mereka yang sudah mengabdi lima hingga 10 tahun. Misalnya, diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau CPNS melalui serangkaian seleksi.

“Kami terus mengusulkan formasi PPPK dan CPNS ke pemerintah pusat, namun kuotanya memang terbatas. Sebab, itu menjadi kewenangan mereka,” ucap dia.

Adi meminta tenaga honorer…

Share :

Baca Juga

Nusantara

Syarat Masuk Wilayah Kepri Wajib PCR Jika Belum Vaksin Booster

Nusantara

Berlabuh di Kepri, Kapal Pesiar Diusulkan Tidak Dipungut PNBP

Nusantara

KM Bintang Surya Terbakar di Perairan Karimun, 1 ABK Tewas

Nusantara

DPD PAN Karimun Membagikan Masker dan Hand Sanitizer untuk Masyarakat

Nusantara

Raja Haji Fisabilillah, Pahlawan Nasional Asal Kepri yang Dianggap Viking oleh Belanda

Nusantara

Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 6,2 Miliar, Mantan Gubernur Kepri Isdianto Diperiksa

Nusantara

Diduga Ada Pengaturan Lelang Paket Sarpras Budidaya Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri

Nusantara

Kasus Aktif Covid-19 di Kepri Mencapai 6.926