Home / Nasional

Rabu, 11 Mei 2022 - 15:16 WIB

Pengisian Penjabat Kepala Daerah pada 2022 dan 2023 Rentan Praktik Korupsi 

Ilustrasi/Ist

Ilustrasi/Ist

AMORFATIMEDIA.COM – Jelang Pilkada Serentak 2024, ada 272 Kepala Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023.

Sebanyak 101 kepala daerah hasil Pilkada 2017 habis maerspektifsa jabatannya pada 2022, dan 170 kepala daerah hasil Pilkada 2018 yang masa jabatannya habis pada 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan proses pengisian penjabat kepala daerah rentan praktik korupsi.

“Proses transisi dan pengisian Pj [Penjabat] ini penting menjadi perhatian kita bersama, karena proses ini sering menjadi ajang transaksi yang rentan praktik-praktik korupsi,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali dilansir CNN, Rabu, 11 Mei 2022.

Ali mengatakan praktik korupsi tersebut mirip dengan praktik jual beli jabatan dalam beberapa kasus yang ditangani KPK.

Baca Juga :  Siap-Siap, Bule di Kepri Melanggar Lalu Lintas Akan Ditindak

Mengacu pada data KPK sejak 2004 hingga 2021, para pelaku korupsi yang berasal dari proses politik cukup mendominasi. Di antaranya 310 orang merupakan anggota DPR dan DPRD, 22 gubernur, dan 148 wali kota dan bupati.

“Biaya besar dalam proses politik menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan korupsi untuk memperoleh penghasilan tambahan guna menutup pembiayaan tersebut,” kata Ali.

“Penghasilan tambahan ini tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang menabrak aturan, salah satunya korupsi,” sambungnya.

Untuk itu, Ali menyatakan KPK mempunyai perhatian lebih untuk melakukan pencegahan korupsi pada sektor politik. Satu di antaranya ialah melalui program Politik Cerdas Berintegritas.

Baca Juga :  Mengintip Gaji CPNS, Alasan Ratusan Calon Mundur

Partai politik sebagai ‘kendaraan’ penghasil seorang pemimpin mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam program tersebut. Program itu pula, terang Ali, akan mendorong pimpinan dan pengurus partai politik baik di pusat maupun daerah bisa menjadi benteng pencegahan korupsi di lingkungan kerjanya.

Ia berujar keberhasilan program tersebut nantinya bisa menjadi upaya identifikasi dan mitigasi agar pencegahan korupsi dapat berjalan secara efektif.

“Sehingga Penjabat (Pj) maupun kepala daerah yang terpilih memiliki integritas yang mumpuni untuk menduduki suatu jabatan dengan amanah demi menyejahterakan masyarakatnya,” ucap Ali.

(Rodal/Pram)

Share :

Baca Juga

Nasional

Kasus Covid-19 Melonjak, Arab Saudi Larang Warganya Mengunjungi Indonesia

Nasional

Siap-siap! Tenaga Honorer Resmi Dihapus 28 November 2023

Nasional

OMG! Online Shop Jual ‘Remot AC Langit’ Senilai Rp345 Juta
MK Kabulkan Sebagian Pengujian UU Cipta Kerja

Nasional

Cacat Formil, MK Kabulkan Sebagian Pengujian UU Cipta Kerja

Nasional

BPK Rentan Disuap untuk Dapat Hasil Audit Berstatus WTP

Nasional

MA Kurangi Vonis Edhy Prabowo Jadi 5 Tahun Penjara

Nasional

Pawang Hujan MotoGP Mandalika Viral, Terungkap Cara Kerjanya

Nasional

Jual Beli Motor Bekas Resmi Kena Pajak 1,1 Persen