Home / Nusantara

Minggu, 13 Februari 2022 - 12:24 WIB

Peserta Tes Ungkap Kronologi Kecurangan Panitia pengadaan CPNS Pemkab Lingga 2021

Kantor Bupati Lingga. Foto : lstimewa

Kantor Bupati Lingga. Foto : lstimewa

AMORFATIMEDIA.COM – Peserta tes CPNS Kabupaten Lingga 2021, Irmawanti mengungkapkan kronologis kecurangan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga. Irmawanti menilai panitia seleksi menilai secara subjektif sehingga meloloskan peserta yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan.

“Kecurangannya meloloskan peserta yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan pada masa sanggah adminsitrasi, dimana sebelumnya panitia mengumumkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena Prodi di Ijazah S-1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kualifikasi Pendidikan sedangkan di Pengumuman S-1 Kesehatan Masyarakat,” kata Irmawanti saat berbincang dengan amorfatimedia.com, Minggu, 13 Februari 2022.

Menurut Irma, pertimbangan Panitia meluluskan peserta yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan hanya bersandar pada Surat Keterangan Universitas Ibnu Sina Fakultas Ilmu Kesehatan Nomor: 582/FIKes.D/TU/VIII/2021 bertanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya tidak satupun ditemukan frasa yang mengatakan S-1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja sama dengan S-1 Kesehatan Masyarakat. Hanya menjelaskan Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan rumpun ilmu kesehatan masyarakat.

“Kalau memang panitia ingin meluluskan S-1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, panitia harus menambahkan S-1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan seperti Pemkot Yogyakarta, “ ujar Irma

Sebelumnya, Irmawanti telah mengirim pesan whatsapp sebelum seleksi kompetensi bidang (SKB) dilaksanakan sampai dengan mendatangi kantor BKPSDM Lingga namun BKPSDM Lingga beralasan masih menunggu surat sanggah dari peserta yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan itu, padahal masa sanggah sudah selesai.

Baca Juga :  Deretan Nama 75 Kepala Desa di Lingga yang Dilantik Nizar Hari Ini

“Makanya tanggal 28 November seingat saya kita sampaikan ke LSM minta bantu, baru kita berproses bersama LSM Laskar Bunda Melayu surat sanggah itu ada,” kata Irma.

Sementara itu Hairul Anwar Ketua Laskar Bunda Melayu yang mendampingi peserta CPNS Lingga 2021 mengungkapkan upaya persuasive telah dilakukan bersama pengadu mulai dari mendatangi Kantor BKPSDM Lingga, menjumpai anggota DPRD Lingga,  mengajukan sanggah melalui portal sscasn.bkn.go.id sampai dengan melaporkan masalah ini ke Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Kenyataan pahit harus diterima, masalah tersebut belum mendapatkan titik terang.

“Beberapa hari yang lalu, kami bersama BKPSDM Lingga berdiskusi mereka beralasan tidak dapat membatalkan kelulusan (menTMS-kan) peserta yang sudah nyata tidak sesuai kualifikasi pendidikan sebagaimana dipersyaratkan karena tidak dipersoalkan sejak awal,” kata Hairul.

Menurut Hairul, BKPSDM Lingga hanya beralasan saja, karena Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang pembatalan kelulusan peserta yang tidak sesuai kualifikasi pendidikan sebagaimana di persyaratkan.

PermenPANRB 27 Tahun 2021 mengatur bahwa peserta yang tidak sesuai kualifikasi pendidikan sebagaimana dipersyaratkan harusnya sejak tahap administrasi tidak diloloskan (lihat Pasal 32 ayat (4)), akan tetapi jika diketahui pasca seleksi administrasi atau pasca seleksi SKB kemudian Panitia Pengadaan CPNS di Kabupaten baru mengetahui ada peserta yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai maka kelulusannya dapat dibatalkan (diTMS-kan) sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (1).

Baca Juga :  7 CPNS di Kepri Mundur, Ansar Ahmad: Mereka yang Rugi

“Jika panitia menyadari benar ada peserta yang tidak sesuai kualifikasi pendidikan sebagaimana yang dipersyaratkan, harusnya panitia CPNS Lingga dengan sukarela membatalkan kelulusan peserta yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam PermenPANRB 27 Tahun 2021,” kata Hairul.

Hal itu sejalan dengan Asas Contrarius Actus yang mana Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan Tata Usaha Nagara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut, atau membatalkan dokumen yang dibuatnya jika ada kekeliruan, tanpa menunggu pihak lain berkeberatan atau mengajukan gugatan. Asas ini berlaku juga kepada Panitia Pengadaan CPNS Kabupaten Lingga.

“Kami masih memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Lingga untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berkirim surat untuk melakukan audiensi,” pungkas Hairul.

Bila masalah ini tidak kunjung selesai, Laskar Bunda Melayu menyarankan Irmawanti untuk menggugat Surat Penetapan/Pengumuman Nomor : 810/BKPSDM-PMI/XII/2021/537 Tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Formasi Tahun 2021 tertanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga selaku Ketua Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon ASN Kabupaten Lingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

Penulis : Pursyahdad
Editor : Pramonco

Share :

Baca Juga

Nusantara

Khawatir Tak Cukup, Pemkab Karimun Minta Tambah Kuota BBM

Nusantara

Kodim 0315/Bintan adakan kegiatan dengan tema “TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri”
BC Karimun

Nusantara

Bea Cukai Karimun Sita Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal

Nusantara

BNNP Kepri Tangkap Pengedar Sabu 11 Kg di Lingga Kepri

Nusantara

Simak! Jadwal Pemadaman Listrik di Karimun Kepri, 12 Mei 2022

Nusantara

Melayu Lingga Kepri Selenggarakan Haul Jamak Menjelang Ramadan

Nusantara

Tabung Gas Meledak, 2 Orang Pekerja PT. MOS jadi Korban

Nusantara

Ibu Gorok 3 Anak di Jateng, Begini Alasannya