Home / Opini

Sabtu, 11 Juni 2022 - 16:27 WIB

Problematika Larangan Presiden terhadap Ekspor CPO dan Minyak Goreng

Ilustrasi. PTPN

Ilustrasi. PTPN

AMORFATIMEDIA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng, membuka babak baru dalam kisah berlarut-larut tingginya harga minyak goreng domestik.

Drama minyak goreng sudah berlangsung cukup lama hingga membuat perut bergejolak dan hati membuncah ketika sampai pada kebijakan ini. Meski sudah sering melanggar aturan, pemerintah belum mampu memangkas harga minyak nabati dari sawit sejak kabar kenaikan harga minyak goreng menyebar ke publik.

Harga Minyak Goreng Naik

Pada Oktober 2021, terlihat kenaikan harga minyak goreng, menurut statistik detikcom. Harga minyak goreng kemasan merek 1 naik 0,58 persen atau Rp. 100, menjadi Rp. 17.300/kg secara nasional. Minyak goreng curah naik 0,92 persen atau Rp. 150, menjadi Rp. 16.400/kg, sedangkan minyak goreng kemasan merek 2 naik 0,6 persen atau Rp. 100, menjadi Rp. 16.800/kg.

Baca Juga :  12 Napi di Kepri Bebas Lebaran 2022, ini Syarat Remisi Napi

Kenaikan harga minyak goreng, menurut Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, terkait dengan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia.

“Harga minyak goreng masih ditentukan oleh kekuatan pasar. Lonjakan harga CPO saat ini berdampak signifikan terhadap harga minyak goreng” ujarnya

Pemerintah Tetapkan HET Minyak Goreng

Di tengah kelangkaan minyak goreng yang sedang terjadi, pemerintah mengambil langkah dan mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak curah dan kemasan premium. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari 2022.

HET minyak goreng curah ditetapkan seharga Rp 11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/liter, dan minyak goreng premium Rp 14.000/liter. Meski HET minyak goreng curah sudah diatur, namun harga jualnya di pasar tradisional masih tinggi.

Baca Juga :  Habis Manis, Puntung Rokok Dibuang Sembarangan

Pemerintah Tetapkan DMO dan DPO Sawit

Atas arahan dari Presiden Jokowi untuk mengendalikan harga minyak goreng, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengeluarkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk minyak goreng hingga CPO.

Adanya kebijakan DMO membuat produsen wajib memenuhi 20% kebutuhan dalam negeri tahun 2022.

Lutfi mengungkap mekanisme untuk DMO ini, di mana produsen wajib memenuhi 20% kebutuhan dalam negeri di 2022. “Mekanisme DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri, berlaku wajib seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor.

Nantinya seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20% dari volume ekspor masing-masing di tahun 2022,” kata Lutfi dalam konferensi pers, Kamis (27/1/2022).

Pasokan Masih Gaib

Share :

Baca Juga

Opini

Aturan Hukum LGBT di Indonesia, Bisa Dipidana?

Opini

Haji Agus Salim, Memimpin adalah Menderita

Opini

Kenaikan Harga BBM dan Jeritan Masyarakat Menengah ke Bawah

Opini

Dokter Masa Kini: Altruisme atau Profesionalisme?

Opini

Rapor Merah Partai Politik Era Reformasi

Opini

Terapi Shalat untuk Penderita Stroke

Opini

Arti Beras bagi Kehidupan Masyarakat Indonesia

Opini

Masalah Bebasnya Napi Korupsi