Home / Opini

Rabu, 20 Juli 2022 - 08:39 WIB

Rapor Merah Partai Politik Era Reformasi

Ilustrasi Partai Politik Era Reformasi. KOMPAS

Ilustrasi Partai Politik Era Reformasi. KOMPAS

AMORFATIMEDIA.COM – Sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998, partai politik mulai menjadi aktor utama di panggung demokrasi elektoral selama hampir dua setengah dekade.

Sejak 1999 hingga 2019, Indonesia sudah lima kali mengadakan hajatan besar demokrasi bernama pemilu dengan dinamika dan manajemen yang berbeda dari waktu ke waktu. Tak sedikit partai yang menjadi peserta pemilu datang silih berganti, meski beberapa di antaranya ada yang mampu bertahan bahkan sempat populer.

Tulisan ini mencoba menganalisis dinamika perkembangan partai politik di Indonesia selama era Reformasi, dengan menggunakan empat indikator pelembagaan partai politik yang dikenalkan oleh Vicky Randall dan Lars Svåsand (2002) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Party Institutionalization in New Democracies.

Keempat indikator tersebut ialah sistem keorganisasian (systemness), ideologi dan platform partai (value infusion), reifikasi, dan independensi partai (decisional autonomy).

Masih buruknya sistem keorganisasian

Ada tiga aspek yang akan dibahas, yaitu mekanisme pengambilan keputusan di internal partai, mekanisme penyelesaian konflik internal partai, serta mekanisme regenerasi dan rekrutmen politik.

Pada aspek pertama, hampir mayoritas partai politik di Indonesia mengalami gejala yang sama bahwa mekanisme pengambilan keputusan politik selalu bergantung pada ketokohan elite tertentu. Mekanisme organisasi sering kali tidak berlaku bahkan dikesampingkan oleh dominasi elite yang berkuasa tersebut.

Tak jarang, apa yang telah menjadi keputusan di tingkat daerah, dengan sangat mudah dibatalkan sepihak oleh ‘sang pemilik’ partai karena tidak sesuai selera. Inilah fenomena party presidentialization atau personalisasi partai di mana ketokohan sangat mendominasi kekuatan partai. Ini hampir menjadi gejala umum di banyak negara demokrasi lainnya.

Dalam hal penyelesaian konflik internal partai, tak ada satu partai pun yang bisa dijadikan model percontohan. Jika Golkar dan PKS dianggap yang terbaik ketimbang partai yang lain dalam hal penyelesain konflik, sejumlah elite Golkar pun memilih keluar dan mendirikan partai baru. Gerindra, Hanura, dan NasDem adalah beberapa contoh partai baru hasil konflik internal Partai Golkar yang tak selesai.

Baca Juga :  Habis Manis, Puntung Rokok Dibuang Sembarangan

Di PKS pun, konflik tetap membara meski seakan tersembunyi. Keluarnya Yusup Supendi dari PKS yang kemudian bergabung ke PDIP serta migrasi besar-besaran sejumlah kader utama PKS seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfudz Shiddiq, serta sejumlah kader di daerah dan berujung pada pendirian partai baru, menjadi bukti bahwa resolusi konflik pun belum terlembagakan secara baik di tubuh PKS. Lalu bagaimana dengan partai lain? Jawabannya cukup singkat: semakin buruk.

Sementara itu, kaderisasi internal partai juga tidak berjalan efektif lantaran para elite partai mengambil jalan pintas demi mengejar syarat minimal ambang batas parlemen.

Penerapan sistem perwakilan berimbang daftar terbuka (open-list proportional representation/OLPR) sejak 2009 hingga 2024, pada akhirnya menjadikan partai lebih memilih untuk bersikap pragmatis dengan memilih caleg dan calon kepala daerah (cakada) yang memiliki popularitas tinggi ketimbang kader ideologis yang sudah lama berjuang tapi tidak populer.

Bahkan pada Pemilu 2019, tak sedikit partai yang memilih artis dan tokoh lokal yang bukan kader partai menjadi caleg agar berperan sebagai pengepul suara (vote getter) sehingga partainya mendapatkan kursi di Senayan.

Begitu juga pada arena pilkada, partai justru mencari cakada yang populer dari luar partai ketimbang kader internal partai. Realitas di tiga aspek tersebut membuktikan buruknya mekanisme keorganisasian partai.

Pudarnya ideologi dan platform

Ada dua hal yang diukur di sini: sejauh mana relasi yang terjadi antara partai dan organisasi sipil/keagamaan (aktor dan pendukung), serta sejauh mana partai meyakinkan platform/ideologi partai ke anggota, pendukung, dan masyarakat luas.

Baca Juga :  Laporan 2 Parpol Diterima Bawaslu, Ketua KPU Pertanyakan Dasar Hukum

Meskipun relasi antara partai politik dan apa yang disebut oleh Thomas Poguntke (2006) sebagai collateral organization (organisasi sebaya) masih tetap terbangun di era Reformasi, kekuatan relasi tersebut tidak sedahsyat saat era Pemilu 1955 maupun Pemilu 1971.

PKB masih bisa dianggap memiliki relasi baik dengan Nahdlatul Ulama (NU). Begitu juga antara PAN dan Muhammadiyah, PKS dan jejaring aktivis Jamaah Tarbiyah, atau PDIP dan masyarakat abangan (jejaring Marhaen).

Meski demikian, kekuatan relasi mereka itu tidak sedahsyat antara Masyumi dan Muhammadiyah, atau Parmusi dan Muhammadiyah. Begitu juga, tidak sekuat antara masyarakat abangan dan PKI/PNI.

Adapun NU menjadi partai politik sehingga kekuatan NU lebih solid pada 1955 dan 1971. Kalaupun saat ini PDIP masih dapat dianggap sebagai partai dengan relasi terkuat dengan basis pendukung, ini perlu diuji lagi keabsahannya.

Sementara itu, meski secara simbolik masih ada asas Islam di sejumlah partai politik, praktiknya platform partai mereka tidak jauh berbeda dengan platform partai-partai nasionalis-sekuler.

PKS yang dianggap sebagai partai paling islamis, toh tidak lagi berkampanye untuk isu syariat Islam maupun negara Islam, tetapi beralih pada isu antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Begitu juga dengan PPP dan PBB. Para politikus dan caleg partai Islam pun mengalami kegagalan dalam meyakinkan publik tentang ideologi dan cita-cita perjuangan politik mereka.

Belum lagi kasus korupsi yang pernah dialami para petinggi partai Islam, semakin membuat para pendukungnya tak lagi memiliki kepercayaan terhadap partainya.

Dampaknya, partai Islam ataupun partai sekuler dianggap oleh masyarakat sama saja, sama-sama korupsi uang rakyat. Di sinilah dilema partai politik selama era Reformasi. Ideologi dan platform partai mengalami pemudaran akibat sistem politik yang semakin liberal.

Selanjutnya: Kegagalan reifikasi…

Share :

Baca Juga

Opini

Kutipan Bijak Sok Tahu “Kalau Orang Lain Bisa, Kita Pasti Bisa”

Opini

Membiasakan Anak Untuk Berpuasa Bukan dengan Menyogok

Opini

Apa Perbedaan antara ”Bundar” dan ”Bulat”

Opini

Mengenal Tujuh Likur, Tradisi Bulan Ramadhan Masyarakat Melayu Lingga Kepri

Opini

Kenaikan Harga BBM dan Jeritan Masyarakat Menengah ke Bawah

Opini

Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Pinjaman Online

Opini

Parpol Mandul dan Mahasiswa Hanya Berisik di Medsos, Soe Hok Gie Ada Benarnya

Opini

Menakar Risiko Fiskal 2023