Home / Nusantara

Kamis, 22 September 2022 - 09:17 WIB

Rencana Pengembangan Bandara, Gubernur Kepri-Dirjen Hubud Teken Kerjasama

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad (tengah) menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan bandara di Kabupaten Karimun di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad (tengah) menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan bandara di Kabupaten Karimun di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

AMORFATIMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Perhubungan menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan bandara di Kabupaten Karimun. Dalam mengerjakan proyek itu, pemerintah diminta menerapkan studi kelayakan yang mendalam dan menyeluruh.

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan di Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Dalam acara itu, hadir Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono, serta Bupati Karimun Aunur Rofiq.

Ansar mengatakan selain sebagai pendukung pembangunan berbagai sektor dalam mewujudkan pembangunan nasional, Bandara RHA nantinya juga akan menjadi trigger investasi dari 3 FTZ tersebut.

“Saat ini investasi di FTZ Karimun sudah mencapai hampir Rp 50 triliun. Terutama investasi maritim, seperti PT. Saipem Indonesia Karimun dan PT. Oiltanking Karimun. Pengembangan bandara ini nantinya akan menjadi generating faktor investasi-investasi lain yang masuk ke Kepri dan Karimun khususnya,” kata Ansar dalam keterangan tertulis.

Foto: Dok. Pemprov Kepri

Sebelumnya, Pemprov Kepri telah merampungkan penerbitan izin lingkungan, izin pelaksanaan reklamasi, dan izin alih fungsi kawasan hutan lindung. Hal itu dibutuhkan untuk menyediakan lahan seluas 51,2 hektar yang diperlukan untuk pengembangan Bandara RHA.

Terkait dengan hal itu, Istiartono mengatakan, Kemenhub mendukung penuh upaya Pemprov Kepri mendorong pengembangan Bandara RHA di Karimun. Ia berharap pengembangan bandara tersebut dapat memberi dampak positif terhadap perekonomian daerah setempat.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi Pengadaan Pupuk, Mantan Kadis Pertanian Lingga Resmi Ditahan

Diketahui, PT. Saipem Indonesia Karimun merupakan perusahaan produksi anjungan minyak lepas pantai dan offshore yang berpusat di Itali. Saat ini, perusahaan tersebut mengoperasikan Saipem Karimun Yard sebagai fasilitas galangan anjungan migas lepas pantai terbesar di Asia Pasifik senilai US$270 juta atau setara Rp3,4 triliun. Megaproyek tersebut dimulai sejak tahun 2008 dan berada di Tanjung Pangaru, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.

Sedangkan, PT. Oiltanking Karimun adalah anak perusahaan joint venture antara Oiltanking GmbH dan Gunvor Group dengan kapasitas tangki total 730.000 kubik meter. Terminal ini lengkap terdiri dari tanki penyimpanan berbagai jenis crude oil, produk BBM (bahan bakar minyak), produk gas, dan produk petrokimia.

Sementara itu, Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono mengatakan Menhub Budi selalu berusaha meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pusat-daerah guna meningkatkan konektivitas bagi masyarakat sesuai target pembangunan nasional.

“Dan kami akan mendukung penuh percepatan dan pengembangan Bandara RHA di Karimun ke depan. Keberadaan bandara ini ke depannya akan dapat memberikan multiplier effect bagi daerah dengan tetap memberi pelayanan yang baik, terutama keselamatan penerbangan,” ucap Nur.

Baca Juga :  127 Tewas Usai Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, Kenapa Polisi Pakai Gas Air Mata?

Sebagai informasi, saat ini bandara RHA memiliki panjang landasan 1.430 meter yang rencananya akan diperpanjang hingga 2.000 x 30 meter.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid menilai, pengembangan bandara di Karimun harus melalui studi kelayakan yang mendalam dan menyeluruh. Jangan sampai Bandara RHA nantinya hanya mangkrak, seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat.

”Pengembangan Bandara RHA mengorbankan hutan lindung di Karimun. Saya harap pengorbanan itu bakal sepadan dengan manfaat yang nanti dirasakan warga,” kata Rafki.

Rafki berpendapat, apabila tujuan utama adalah menarik investasi, seharusnya pemerintah lebih dulu membangun pelabuhan peti kemas di Karimun. Menurut dia, investor akan lebih tertarik memilih lokasi di mana mereka dapat secara langsung mengirim produknya melalui pelabuhan.

Sebenarnya, pemerintah telah membangun Pelabuhan Malarko di Karimun pada 2008. Namun, proyek pelabuhan yang dulu dirancang mampu menampung arus peti kemas hingga 400.000 TEUs (twenty-foot equivalent unit/unit ekuivalen 20 kaki atau 6,1 meter) per tahun itu malah mangkrak hingga kini.

(M.Azrin/Pram)

Dapatkan update breaking news dan berita pilihan setiap hari dari Amorfatimedia.com di Google News caranya Klik di Sini.

Share :

Baca Juga

Nusantara

Over Kapasitas, 28 Ekor Buaya di Lingga Dievakuasi ke Batam

Nusantara

Kasus Aktif Covid-19 di Kepri Mencapai 6.926
corona

Nusantara

Gubernur Kepri Minta Bupati Lingga Revisi Aturan Perjalanan Orang

Nusantara

Korea Selatan Danai Proyek Jembatan Batam-Bintan Kepri
Rapid Test Antigen

Nusantara

Rapid Tes Antigen di Lingga Sudah Rp150 Ribu

Nusantara

KM Bintang Surya Terbakar di Perairan Karimun, 1 ABK Tewas

Nusantara

Pemkab Karimun akan melaksanakan PTM 100 persen Usai Libur Lebaran

Nusantara

Sepeken Nihil, Kasus Baru Covid-19 di Lingga Kepri Kembali Muncul