Home / Nasional

Selasa, 18 Januari 2022 - 09:39 WIB

Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah Dihapus Mulai Tahun 2023

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara/TB

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara/TB

AMORFATIMEDIA.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di tiap instansi pemerintah pada 2023 mendatang.

Keputusan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan pegawai non-PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023.

“Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Januari 2022.

Tjahjo mengungkapkan status pegawai pemerintah terhitung sejak 2023 hanya ada dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga :  Jokowi : ASN Bukan Minta Dilayani, Seperti Pejabat Zaman Kolonial

“Untuk memenuhi pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service, security dan lain-lain disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan biaya umum dan bukan biaya gaji,” kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan pemerintah di tahun 2022 mengutamakan rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah.

Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, di mana posisi tersebut akan berkurang 30-40 persen seiring dengan transformasi digital.

Untuk, sambung Tjahjo, pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan.

Oleh karena itu, untuk sementara, rekrutmen Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan.

Penulis : Kadri
Editor : Pursyahdad

Share :

Baca Juga

Nasional

Di Indonesia Batu Bata dibuat Wajib SNI, Jokowi: Logika Kadang Nabrak-nabrak

Nasional

BPK Rentan Disuap untuk Dapat Hasil Audit Berstatus WTP

Nasional

Presiden RI Batalkan Vaksin COVID-19 Berbayar

Nasional

Polri Tangkap 30 Pelaku Kecurangan Seleksi CASN 2021

Nasional

Siap-siap, Jokowi Setuju Tarif Listrik 3.000 VA Bakal Naik

Nasional

Aturan Baru Mendagri: Nama Tak Boleh 1 Kata, Bagaimana yang Sudah Telanjur?

Nasional

Hakim di Lampung Vonis Bebas Mafia 92 Kg Sabu

Nasional

Jadi Tersangka, Haris Azhar: Saya Bisa Dipenjara, tapi Kebenaran Tidak