Home / Nasional

Sabtu, 2 April 2022 - 09:38 WIB

Tetapkan tersangka Paniai, Kejagung dianggap tuntaskan setengah tugas Pelanggaran HAM Berat

Kantor Kejaksaan Agung, di Jakarta.

Kantor Kejaksaan Agung, di Jakarta.

AMORFATIMEDIA.COM – DPR RI menganggap Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menjalani janjinya dalam upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM Berat. Hal itu lantaran adanya penetapan tersangka yang merupakan purnawirawan TNI dalam kasus peristiwa Paniai.

Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, penetapan tersangka dalam kasus Paniai menandakan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat tidak hanya janji belaka dan mengurangi setengah tugas Kejagung.

“Jika merujuk KUHAP, dengan adanya penetapan tersangka ini, maka setengah tugas Kejaksaan sebenarnya sudah terlaksana. Sebab, Kejaksaan sudah bisa merumuskan dugaan tindak pidana dan pelakunya berdasar bukti permulaan yang cukup,” katanya dilansir amorfatimedia.com dari Alinea.id, Sabtu, 2 Maret 2021.

Baca Juga :  Anggota DPR RI Ajak Pejabat Potong 50% Gaji Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Terkait dengan tidak ditahannya tersangka, Habiburokhman menilai, penyidik memiliki pertimbangan yang matang dalam hal itu. Menurutnya, proses hukum yang akan terus berjalan adalah hal penting untuk lebih diperhatikan.

“Sepanjang ada jaminan pelaku tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana, dan tidak melarikan diri ya tidak perlu ditahan. Yang penting proses hukum terus berjalan,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Tim jaksa penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam peristiwa Paniai, Papua, pada 2014. Tersangka adalah IS, yang diketahui dari unsur TNI.

Baca Juga :  Jangan Minum Teh Saat Sedang Haid, Ini Alasannya

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan, penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor: Print-79/A/JA/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 dan Nomor: Print-19/A/Fh.1/02/2022 tanggal 04 Februari 2022 serta Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/A/Fh.1/04/2022 tanggal 01 April 2022 yang ditetapkan Jaksa Agung selaku penyidik.

Adapun Jaksa Agung RI selaku penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Kejaksaan Agung telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu IS,” kata Ketut dalam keterangan, Jumat (1/4).

Share :

Baca Juga

Nasional

Marak Penipuan Atas Nama Bank, BRI Imbau Nasabah dan Masyarakat Waspada

Nasional

Negara ini Mulai Panik Akibat Jokowi Larang Ekspor CPO

Nasional

4 Striker Legendaris di ONE Championship yang Tanding Ratusan Kali

Nasional

Google hingga WhatsApp Belum Daftar PSE ke Kominfo, Terancam Diblokir?

Nasional

Siap-siap, Jokowi Setuju Tarif Listrik 3.000 VA Bakal Naik

Nasional

Tingkatkan Kepatuhan Pajak, NIK Resmi Jadi NPWP

Nasional

Perkuat Kejaksaan, Eks Pegawai hingga Aktivis Usulkan KPK Dibubarkan

Nasional

Pembawa Pesan Perdamaian di Korea Selatan, Megawati Terima Gelar Profesor