Home / Nasional

Senin, 25 Juli 2022 - 16:35 WIB

Tingkatkan Kepatuhan Pajak, NIK Resmi Jadi NPWP

NIK Resmi Jadi NPWP. CNBC Indonesia

NIK Resmi Jadi NPWP. CNBC Indonesia

AMORFATIMEDIA.COM – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, akan memberlakukan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi para wajib pajak orang pribadi. Hal itu telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/202.

Staf Ahli Menteri keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal berharap, hal itu akan membantu mengatasi masalah kesenjangan kepatuhan dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Menurutnya, penggunaan NIK menjadi NPWP ini bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal pajak (DJP). Hal itu mengacu pada salah satu dari 4 pilar kepatuhan pajak, yakni kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi Pengadaan Pupuk, Mantan Kadis Pertanian Lingga Resmi Ditahan

“Ini kemudahan administrasi agar di negara ini kita cuma punya 1 nomorĀ  sehingga mereka cukup melakukan validasi melalui DJP secara online,” kata Yon Arsal dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin, 25 Juli 2022.

Yon menambahkan, nantinya para wajib pajak yang mendaftarkan diri ke DJP, akan dilakukan aktivasi NIK. Sehingga, saat seseorang memiliki penghasilan di atas PTKP, maka NIK-nya tinggal diaktivasi sebagai NPWP.

“Supaya bisa menjadi sarana bagi wajib pajak tersebut, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” kata Yon.

Dia menyebutkan, 3 pilar lain diantaranya, pilar kepatuhan dalam melakukan pelaporan pajak, kepatuhan dalam melakukan pembayaran, dan kebenaran dari pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Baca Juga :  100 Tahun Chairil Anwar: 7 Puisi Sang Penyair dari Aku hingga Senja di Pelabuhan Kecil

Adapun dalam upaya meningkatkan kepatuhan, Pemerintah melakukan pertukaran data dan informasi dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP), serta otoritas pajak negara lain melalui automatic exchange of information (AEOI).

“Beberapa macam data itu sudah ada dalam sistem perpajakan, kita sekarang tinggal mengadministrasikan dengan baik. Kita proses data matching, kita bandingkan data dengan SPT wajib pajak,” katanya.

Editor: Pramonco

Dapatkan update breaking news dan berita pilihan setiap hari dari Amorfatimedia.com di Google News caranya Klik di Sini.

Share :

Baca Juga

Nasional

Korupsi CPO Dinilai Membahayakan Gibran, Anthony Budiawan: Makanya Jokowi Melawan

Nasional

Hakim Vonis Bebas Polisi Pembunuh FPI, Kuasa Hukum FPI: Sudah Kami Duga

Nasional

100 Tahun Chairil Anwar: 7 Puisi Sang Penyair dari Aku hingga Senja di Pelabuhan Kecil

Nasional

Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, 5 Prajurit TNI AD Ditahan

Nasional

Perkuat Kejaksaan, Eks Pegawai hingga Aktivis Usulkan KPK Dibubarkan

Nasional

Polisi selidiki kasus penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Nasional

Kejagung Tentukan Sikap Kasus Minyak Goreng Awal April

Nasional

Densus 88 Klaim Tangkap 568 Terduga Teroris Sejak 2020