Home / Pemilu

Selasa, 21 Juni 2022 - 18:54 WIB

Tolak UU PPP, Partai Buruh Akan Gugat ke MK

Ketua Umum Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal/detikcom

Ketua Umum Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal/detikcom

AMORFATIMEDIA.COM – Partai Buruh bersama elemen serikat buruh dan petani menolak Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Para buruh berencana akan mengajukan judicial review kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Menyikapi 3 isu tersebut, Partai Buruh akan mengambil langkah paling lambat hari Kamis (23/6) Minggu ini, akan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, terhadap UU PPP yang kemarin baru keluarkan nomornya oleh Pak Jokowi,” ujar Ketua Umum Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa, 21 Juni 2022.

Ada 2 pihak yang mengajukan gugatan. Pertama gugatan akan diajukan oleh Partai Buruh sendiri, dan yang kedua oleh Konfederasi serikat Serikat Buruh, serta Serikat Petani Indonesia (SPI) yang mengajukan gugatan yang sama. Adapun gugatan UU PPP3 tersebut adalah dalam bentuk uji materiil dan uji formil.

Baca Juga :  Menghitung Kekuatan King Maker Menjelang Pilpres 2024

“Jadi diakal-akali agar Omnibus Law dibenarkan dalam sistem pembuatan peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah untuk melegalkan UU Cipta Kerja,” ujarnya.

Alasan kedua, lanjut Iqbal, revisi UU PPP hanya mengulang kembali metode pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang kejar tayang dan tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, bahkan proses revisinya hanya berlangsung selama 10 hari.

“Bagaimana mungkin ibu dari sebuah undang-undang dibuat hanya sepuluh hari. Padahal undang-undang ini adalah dasar dari pembentukan undang-undang. Tetapi dibahas dengan cara kejar tayang,” ucap dia.

Baca Juga :  Sri Mulyani Gelontorkan Anggaran Rp 19,5 Triliun buat Persiapan Pemilu

Alasan ketiga, menurutnya revisi UU PPP masih melibatkan orang-orang yang sama seperti saat membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi cacat formil.

Keempat, kata Iqbal, UU PPP menimbulkan ketidakpastian, karena ada satu pasal yang menyatakan 2×7 hari sebuah produk UU yang dibentuk masih bisa direvisi perbaikan setelah diketuk sidang paripurna

Sikap tersebut diambil oleh para serikat buruh atas upaya untuk menggagalkan revisi UU PPP dan omnibus law UU Cipta Kerja pasca ditandatangani dan diteken Presiden Jokowi pada 16 Juni 2022 lalu.

Editor: Pramonco

Dapatkan update breaking news dan berita pilihan setiap hari dari Amorfatimedia.com di Google caranya Klik di Sini

Share :

Baca Juga

Pemilu

76 Parpol Ini Bisa Daftar Pemilu: Ada Partai Mahasiswa Indonesia

Pemilu

Laporan 2 Parpol Diterima Bawaslu, Ketua KPU Pertanyakan Dasar Hukum

Pemilu

Isu Panas Reshuffle Kabinet, Jokowi Panggil Sejumlah Menteri

Pemilu

Jokowi Lantik Anggota KPU-Bawaslu pada 12 April

Pemilu

Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Naik: Ketua KPPS Rp1,2 Juta

Pemilu

Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp 76 T, Kode Inisiatif Sarankan KPU Jelaskan Peruntukan

Pemilu

Hasil Survei IPO: 43% Pemilih Belum Tahu Jadwal Pemilu 2024

Pemilu

Kemendagri Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal yang Sudah Ditetapkan