Home / Opini

Rabu, 22 Juni 2022 - 09:06 WIB

Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Pinjaman Online

lustrasi Pinjaman Online/F-INT

lustrasi Pinjaman Online/F-INT

AMORFATIMEDIA.COM – Dewasa ini penggunaan teknologi informasi sangat berkembang pesat di masyarakat, salah satunya adalah penggunaan teknologi finansial yaitu adanya penggunaan teknologi dalam sistem layanan keuangan yang menghasilkan produk, layanan, serta model bisnis yang baru.

Awalnya inovasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem keuangan dianggap sebagai inovasi baru yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan secara digital.

Namun dengan bermunculannya aplikasi pinjaman online yang menawarkan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman yang hanya bermodal KTP serta kecepatan pencairan dana, menyebabkan masyarakat berbondong-bondong menjadi konsumen dan menggunakan aplikasi pinjaman online.

Oleh karena banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman online yang menjamur menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul, berdasarkan data posko pengaduan pinjaman online (Pinjol) yang dilakukan oleh LBH Surabaya sejak tahun 2019 sampai saat ini dapat diklasifikasi berbagai jenis permasalahan hukum yang terjadi akibat adanya aplikasi pinjaman online yang menyebabkan kerugian kepada konsumen.

Permasalah tersebut antara lain, bunga yang sangat tinggi, penerapan bunga berbunga, penagihan yang tidak pantas, penagihan dilakukan kepada kontak darurat, kontak saudara dan penagihan dilakukan di lokasi kantor konsumen, biaya admin yang tinggi, aplikasi berganti nama dan menghilang di sistem aplikasi, KTP digunakan untuk meminjam di aplikasi lain, serta akses penggunaan data pribadi konsumen yang disebarkan.

Baca Juga :  PT Freeport Indonesia Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Persyaratannya

Sehingga dengan adanya permasalahan sebagaimana diatas maka perlu dilihat dan dikaji bagaimana urgensitas perlindungan hukum oleh negara bagi konsumen yang menggunakan aplikasi pinjaman online.

Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah membuat aturan terkait dengan Pinjol di Indonesia.

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Namun dalam berbagai macam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan berkembangnya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online dan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta perlindungan hukum masih belum cukup mampu untuk mengatur terkait pinjaman online di Indonesia.

Baca Juga :  Seorang Pria Tewas Usai Lompat dari Lantai 7 Hotel di Kepri

Dari berbagai regulasi tersebut terdapat beberapa catatan terkait dengan regulasi yang ada yaitu antara lain:

1. Tidak ada standar utama dan layak bagi setiap penyelenggara pinjaman online, yang akhirnya menyebabkan banyak sekali penyelenggara pinjaman online yang illegal;

2. Kepemilikan perusahaan financial teknologi diizinkan kepemilikan saham 85% dari pihak asing, yang mana ini menyulitkan regulator melakukan pengawasan serta bisa menjadi celah untuk menempatkan server di luar negeri;

3. Tidak ada mekanisme pengawasan perusahaan pinjaman online yang jelas termasuk dalam proses penyelesaian sengketa konsumen pinjaman online;

4. Regulasi yang ada mengizinkan pemberian data kepada pihak ke-3 dengan standar persetujuan elektronik, yang akhirnya memaksa konsumen untuk menyetujui pemberian akses data pribadinya;

5. Regulasi yang ada tidak menjamin kepastian penghapusan data konsumen jika sudah lewat dari 5 tahun;

6. Regulasi yang ada tidak ada keseragaman pengaturan mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen ketika terjadi kredit macet;

7. Sanksi yang diberlakukan tidak tegas dan tidak seragam, sehingga tidak menimbulkan efek jera;

Pengaturan Perlindungan Hukum

Share :

Baca Juga

Opini

Terapi Shalat untuk Penderita Stroke

Opini

Hanya Megawati yang Bisa “Meredam” Kim Jong Un

Opini

Dokter Masa Kini: Altruisme atau Profesionalisme?
Dr. Radian Syam, SH.

Opini

Presidential Threshold dan Masa Depan Hukum Pemilu

Opini

Masalah Bebasnya Napi Korupsi

Opini

Masa Depan Agama di Era Internet, Sains, dan Kemajuan Teknologi

Opini

Semiotika Kebencian

Opini

Peluang Kampanye Pemilu di Kampus